Lamongan | MMC –– Tingginya biaya pengajuan serifikat massal dalam program PTSL masih banyak dijumpai di beberapa desa di Kabupaten Lamongan Jawa Timur,
Sementara untuk menekan tingginya biaya PTSL, dan mengantisipasi praktik pungli, telah diatur dalam SKB 3 Menteri, dan Pearaturan bupati Lamongan,
Dalam SKB Tiga mentri tersebut besaran biaya untuk kategori V (Jawa dan Bali) yakni Rp.150.000. Sedangkan Perbup Lamongan Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
Namun Berdasarkan hasil penelusuran media ini biaya PTSL jauh diatas ketentuan SKB Tiga mentri, bahkan besaran biaya PTSL ini mulai dari 600ribu hingga 900ribu.
Biaya tersebut membuat masyarakat ekonomi bawah yang ingin memiliki kepastian hukum atas tanah yang dimilikinya sangat terbebani. karena keterbatasan informasi, mereka yang mengikuti program ini hanya bisa mengikuti ketentuan yang dibuat oleh Panitia bersama Pemerintah desa setempat, biaya yang jauh dari ketentuan SKB tiga mentri tersebut, konon katanya hasil kesepakatan dengan peserta PTSL
Alih – alih kesepakatan, untuk melegalkan pungutan liar melaui PTSL, SKB Tiga mentri tak berlaku Desa Bojoasri Kecamatan Kalitengah Kabupaten Lamongan Jawa Timur yang melaksanakan program PTSL ini, dengan biaya Rp.800ribu, Tiap biadang.
“Saya daftar 1 bidang pak, biaya PTSL di desa sini 800ribu, dan saya sudah bayar 400ribu. Tapi, yang punya uang ada yang bayar langsung lunas juga.”kata warga berinisial I itu singkat, Rabu (3/5/2023).
Dikonfirmasi awak media, Agus, Sekretaris Desa Bojoasri terkesan enggan menjelaskan terkait program PTSL ini. Menurut dia, kuotannya belum jelas.
“Kuotanya itu belum jelas, karena kemarin ada yang bilang 300 bidang, ada yang bilang 370 bidang, yang sudah terdaftar sekitar 300 bidang. Ini sudah tahap pemberkasan mas, Biaya PTSL nya sama saja dengan desa lainnya, berapa nominalnya saya nggak ngerti, karena saya hanya bantu IT nya.” Ucapnya kepada wartawan di Kantor Desa, Rabu, (3/5).
Dugaan Pungli dalam Program PTSL di desa Bojoasri ini, kian nampak ketika Sekretaris Desa tidak mau mengatakan besaran biaya PTSL didesanya itu, parahnya lagi Kepala Desa tidak mau dikonfirmasi oleh wartawan, malah tidur disaat jam kerja.
Terpisah Nurul Misbah Camat Kalitengah menyikapi PTSL didesa tersebut mengatakan jika sebelumnya pihaknya sudah mewanti – wanti kepada panitia sosialisasi kemarin, dalam melaksanakan PTSL harus berpedoman pada Perbup, dan wajib dimusyawarahkan kepada masyarakat.
“Langsung ke Desa yang dapat PTSL saja mas, waktu sosialisasi saya sampaikan berpedoman pada Perbup tentang biaya wajib dimusyawarahkan dengan masyarakat yang penting tidak memberatkan, karena Perbup tdk ada ketentuan biayanya.” Tutur Camat, Senin (5/6) melalui pesan WhatsApp.(Yon/Dn).














