Namun perlu ditegaskan, ini bukanlah bentuk tudingan terhadap siapa pun. Justru sebaliknya, artikel ini ingin mengangkat fakta bahwa Papua masih membutuhkan penguatan dari sisi kelembagaan, pengawasan, serta penempatan sumber daya manusia yang tepat di sektor hukum. Harapannya, kehadiran aparat penegak hukum di Papua bukan sekadar administratif, tetapi benar-benar menjadi garda terdepan dalam menegakkan keadilan bagi masyarakat setempat.
Pemerintah pusat perlu lebih serius melihat persoalan hukum di Papua sebagai bagian penting dari pembangunan nasional. Papua bukan sekadar daerah pinggiran, melainkan bagian integral dari Indonesia yang berhak mendapatkan layanan hukum yang berkualitas dan merata.
Sudah waktunya ada pembenahan menyeluruh, bukan hanya dari sisi infrastruktur dan ekonomi, tetapi juga dari sisi hukum dan keadilan. Karena tanpa keadilan, pembangunan tak akan pernah benar-benar menyentuh hati dan kehidupan rakyat Papua. ***
