Bojonegoro – Rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Bojonegoro bersama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)/ Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memastikan proses perencanaan pembangunan daerah berjalan dengan baik. Rapat membahas Rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2026. Yang bertempat di Ruang Banggar DPRD Kabupaten Bojonegoro. Selasa, (08/07/2025).
Adapun rapat dihadiri oleh pimpinan rapat, Sahudi,SE, beserta anggota Badan Anggaran lainnya, dari TAPD dan masing-masing OPD terkait yang berkontribusi pada pembahasan RKPD. Meliputi, Inspektorat, Dinas PU BM, Dinas PKP dan Cipta Karya, Dinas PU SDA, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Pendidikan, Bagian Kesra, Bag Pengadaan Barang dan Jasa. Achmad Gunawan Ferdiansyah., S.STP. , Drs. Nur Sujito, MM., Ike Widyaningrum, S.Sos, MM, Djoko Lukito, S.Sos,MM., Ir. Heri Widodo, M.Si, Teguh Wibowo, SH. MH, David Yudha Prasetya, ST., MT, . M. Anwar, Unasih, Zaenal Fanani, Moch Rudianto, Khoirul Anam, Ida Yuli Astuti, Laila Nur A, dan yang lainnya.
Setiap OPD memiliki tanggung jawab spesifik dalam menyusun anggaran yang sesuai dengan kebutuhan daerah. Inspektorat bertugas untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran, sementara Dinas Pendidikan fokus pada pengembangan infrastruktur pendidikan yang berkualitas.
Selain itu, Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa peran penting dalam menjamin bahwa pengadaan sarana dan prasarana dilakukan secara efisien dan tepat sasaran. Dengan melibatkan berbagai lembaga ini, diharapkan pembahasan RKPD dapat berjalan maksimal dan menghasilkan rencana yang bermanfaat bagi perkembangan daerah.
Agenda pembahasan ini mencakup sejumlah topik utama yang sangat relevan untuk memastikan efektivitas dan efisiensi rencana pembangunan. Salah satu isu kritis yang akan dibahas adalah prioritas pembangunan yang harus ditempatkan dalam RKPD.
Salah satu hal penting yang sering kali menjadi fokus alokasi anggaran.
Dalam rapat ini, masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diharapkan untuk mempresentasikan kebutuhan anggaran yang realistis sesuai dengan program yang diusulkan. Diskusi mendalam akan dilaksanakan agar anggaran yang tersedia dapat menjawab setiap tantangan yang ada, serta menciptakan efektivitas dalam pelaksanaan program. Proses evaluasi anggaran akan mencerminkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran daerah, sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik.
sejumlah kesimpulan penting tercapai sebagai hasil dari diskusi mendalam dan kolaboratif.
