“Kami terus memantau agar mitra BULOG, yakni penggilingan padi, tidak membeli di bawah harga HPP. Jika ditemukan pelanggaran, kami tak segan mengevaluasi dan mencabut status kemitraannya,” tegas Ferdian.
BULOG juga membuka peluang bagi petani, Kelompok Tani, Gapoktan, hingga BUM Desa untuk menjual gabah langsung, dengan pendampingan dari Koramil atau Babinsa setempat. Ini bagian dari sinergi antara BULOG dan TNI untuk mendukung ketahanan pangan.
Meski begitu, Ferdian mengakui bahwa tantangan masih ada, terutama terkait keterbatasan alat pengering dan kapasitas gudang penyimpanan. Ia berharap Pemkab Bojonegoro dapat membantu menyediakan fasilitas tambahan guna mempercepat proses pengolahan gabah menjadi beras.
“Kami butuh dukungan semua pihak agar penyerapan gabah berjalan maksimal, dan hasil panen petani benar-benar memberikan dampak ekonomi yang nyata bagi masyarakat,” pungkasnya.
Dengan semangat kolaborasi dan keberpihakan terhadap petani, Pemkab Bojonegoro terus membuktikan komitmennya dalam membangun ketahanan pangan yang inklusif dan berkelanjutan.
