“Sejauh ini, kerja sama telah dilakukan, namun tantangannya adalah bagaimana memobilisasi partisipasi swasta untuk turut mendanai proyek PLN maupun Independent Power Producer (IPP) dalam skala besar. Saat ini, program transisi energi PLN juga telah banyak didukung oleh pendanaan sektor publik,” ucap Sinthya.
Dia juga menegaskan bahwa dalam rangka mengakses pendanaan transisi energi, PLN juga terus berupaya meningkatkan _rating_ _Environmental, Social, & Governance_ (ESG) Korporat.
”Jadi, PLN sudah punya sistem pengendalian parameter lingkungan, sosial dan tata kelola dilengkapi dengan _dashboard_ digital. Selain itu, PLN juga telah membentuk divisi khusus untuk transisi energi dan keberlanjutan. Itulah peningkatan kapasitas kelembagaan yang sedang kami bangun dalam rangka menyambut pendanaan transisi energi di masa mendatang,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) Edwin Syahruzad mengatakan, tantangan transisi energi adalah bagaimana menerapkan konsepnya ke dalam transisi _asset class_. Karena ketika suatu _asset class_ dikategorikan sebagai _renewable_, maka akan mudah memperoleh pendanaan.
“Saya pikir pendorong utamanya adalah lembaga multilateral seperti ADB, Bank Dunia dan lainnya. Kita mesti menyiapkan pembiayaan untuk PLN dengan cara yang berbeda, sehingga kita dapat memadukan dana besar dari pemerintah dengan investasi tersebut,” tutup Edwin. (Maf)
