General Manajer PLN Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Timur dan Bali (UIP JBTB), Anang Yahmadi memaparkan bahwa pembangunan rangkaian infrastruktur kelistrikan ini sangat dibutuhkan untuk peningkatan keandalan sehingga sangat dibutuhkan pendampingan dari Kejaksaan tinggi Bali agar proses pelaksanaan terselesaikan sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku.
“Kami mengapresiasi kolaborasi yang selama ini telah dilakukan dengan Kejaksaan Tinggi Bali. Penandatanganan MoU telah dilaksanakan di awal tahun 2023 ini. Selanjutnya kami optimis dengan sinergitas yang baik antara PLN dan seluruh stakholder, maka seluruh proses pelaksanaan pembangunan infrastruktur kelistrikan akan berjalan lancar serta tepat waktu. SUTT 150 kV Kubu-Amlapura dengan panjang lintasan 69 kilometer sirkit serta Java Bali Connection 500 kV diharapkan akan beroperasi di tahun 2024 dan 2025 nantinya tentu akan memperkuat kelistrikan dan diharapkan dengan peningkatan keandalan ini akan berimbas peningkatan perekonomian untuk masyarakat Bali”, papar Anang.
Kepala Kejaksaan Tinggi Bali, Dr.R. Narendra Jatna, S.H., LL.M. menyampaikan bahwa Kejaksaan Tinggi Bali siap berkolaborasi untuk mendukung program pemerintah pusat demi kepentingan umum. Bentuk sinergitas antara Kejaksaan Tinggi Bali dengan PT PLN Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Timur dan Bali (UIP JBTB) yang merupakan tindak lanjut dari Penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara Kejaksaan Tinggi Bali. (dex)
