Mantan Ketua DPRD Bojonegoro itu menyatakan keprihatinannya terhadap hal ini dan menekankan bahwa Kemenag seharusnya tidak menggunakan intimidasi sebagai alat untuk mendukung kandidat tertentu dalam proses demokrasi.
Reaksi terhadap laporan ini sangat negatif, dengan banyak pihak yang menyayangkan tindakan Kemenag Bojonegoro.
Pihaknya menilai bahwa intimidasi bukanlah cara yang sah atau etis dalam proses politik, dan menuntut agar langkah-langkah tegas diambil untuk menindaklanjuti laporan ini.
Penting untuk dicatat bahwa Pilkada adalah momentum penting dalam proses demokrasi di Indonesia, dan setiap campur tangan yang tidak pantas atau tidak etis harus ditangani secara serius. (Red/)
