Ketum juga Menegaskan, Organisasi P-APDESI ini juga mempunyai lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang dapat membantu para Kepala Desa yang dirasa tejolimi oleh tindakan hukum yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.
Sementara itu Zainul Akhyar yang merupakan Ketua DPD P-APDESI Sumut melaporkan peserta yang hadir merupakan perwakilan dari masing-masing DPC P-APDESI disetiap Kabupaten/kota atau sebanyak 3 orang pengurus DPC Ketua , Sekertaris dan Bendahara ( KSB ) mengingat situasi saat ini masih pandemi Covid-19. Dan pihaknya berharap, kepada peserta agar dapat mematuhi dan memahami serta menerapkan pratokol kesehatan kiranya agar pelaksanaan Rakerda P-APDESI dapat berjalan dengan sebagai mana mestinya.
Sementara Gubernur Sumut yang diwakili oleh Kadis PMD Prov DR. Hendra Dermawan Siregar, S.STP, M.SP menyampaikan bahwa pesan Bapak GUBSU, memohon maaf atas ketidak hadiran Gubsu dan Wakil Gubsu tidak hadir diacara Rakerda P-APDESI karena sesuatu halangan yang tidak bisa dihindari,
Kadis PMD Prov menjelaskan bahwa P-APDESI ini adalah merupakan Organisasi besar yang juga mitra pemerintahan dalam mempercepat pembangunan di masing masing Desa, P-APDESI juga sebagai wadah konsollidasi untuk bertukar pikiran dan berbagi informasi, serta pemersatu antar sesama Kepala Desa, sehingga tercipta komunikasi yang baik.
Oleh sebab itu,hal ini perlu saya sampaikan kepada para peserta, bahwa dalam mewujudkan tata kelola Pemerintahan Desa yang baik, perlu tingkatkan intregritas dan kejujuran.
Terutama dalam hal pengelolaan DD Dana Desa, agar senantiasa menggunakan anggaran desa dengan tepat, dan melibatkan seluruh unsur masyarakat yang ada didesa untuk berpatisipasi menyusun program-program pembangunan yang akan dilaksanakan didesa tersebut.
Dengan Rakerda P-APDESI ini kiranya permasalahan yang ada di Desa dapat terselesaikan dengan baik , sehingga nantinya dapat melahirkan program kerja yang baik juga, sesuai kontek nawacita, membangun Indonesi dimulai dari Desa,” ujarnya mengakhiri.(Yunianto)
