Pada 2025, per Agustus ini sebanyak 85 penyandang disabilitas dan ODGJ telah berhasil direkam datanya. “Meski begitu, petugas mengakui masih ada kendala, terutama terkait jaringan internet di beberapa wilayah terpencil,” ujarnya
Lebih lanjut Yayan sapaan akrabnya menjelaskan pemerintah memastikan keamanan dan kenyamanan peserta selama proses berlangsung. Pendampingan keluarga menjadi bagian penting untuk mempermudah komunikasi dengan warga yang bersangkutan.
Manfaat langsung dari kepemilikan e-KTP ini sangat besar, terutama dalam mempermudah akses layanan publik seperti BPJS Kesehatan, program bantuan sosial, serta berbagai keperluan administrasi lainnya yang membutuhkan identitas resmi.
Pemerintah berharap program ini terus berlanjut hingga seluruh penyandang disabilitas dan ODGJ di Bojonegoro memiliki e-KTP. “Kami ingin tidak ada satupun warga yang tertinggal, sehingga semua dapat menikmati hak dan layanan publik secara setara,” tutupnya.
