Bojonegoro – Pj Bupati Bojonegoro Adriyanto menekankan pentingnya APBD yang adaptif dalam setiap kondisi yang selaras dengan kebijakan nasional. Penekanan ini disampaikan dalam kegiatan bimtek dan pendampingan penyelarasan kebijakan fiskal pemerintah pusat dan daerah melalui KEM PPKF Regional- KUA PPAS di Pendopo Malowopati Bojonegoro, Kamis (18/07/2024).
Menurut Pj Bupati Adriyanto dalam dua tahun terakhir ada beberapa kebijakan baru. Diantaranya terkait dana alokasi umum yang dikaitkan dengan kinerja untuk SPM pendidikan, kesehatan dan infrastruktur. Selain itu juga kebijakan insentif fiskal bagi daerah yang mampu menekan inflasi serta daerah yang mampu menekan angka kemiskinan dan stunting.
“Dalam pelaksanaan kebijakan baru, saya yakin perlu penyesuaian. Namun sisi lain kebijakan ini mempunyai dimensi yang strategis sebagai upaya keselarasan secara nasional menjaga tingkat inflasi, menjaga tingkat kemiskinan dan stunting,”ucapnya.
Pj Bupati Adriyanto juga menekankan beberapa kebijakan khususnya kebijakan transfer yaitu fleksibilitas APBD. Yakni perlunya menyiapkan APBD yang sifatnya bisa berubah dan adaptif di kondisi apapun. Semisal saat kondisi penerimaan negara turun, maka secara otomatis beberapa belanja harus menyesuaikan untuk mengantisipasi kondisi yang memberatkan APBN.
“Hal yang juga berlaku di APBD, kalau sudah ada proyeksi PAD akan bergerak turun, harusnya dapat memilah belanja mana yang masih bisa dijaga,” ujarnya.
Menghadapi situasi ini, sebagai pegawai pemerintahan harus siap dengan perubahan yang sewaktu-waktu terjadi di tengah jalan. Karena baik anggaran di APBN maupun di APBD sifatnya terbatas sehingga harus bisa dikelola dengan sebaik-baiknya sesuai dengan prioritas.
