“Saya juga mengimbau untuk mencari alternatif pendanaan di samping pinjaman, atau tidak menggantungkan pada dana transfer karena kita tahu dana APBN maupun APBD bersifat terbatas,” pungkasnya.
Sementara itu, Didik Choiroel Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur menambahkan bahwa pihaknya sangat senang menjadi bagian kolaborasi dan sinergi kegiatan sosialisasi dan bimtek tentang penyelarasan kebijakan fiskal pusat dan daerah ini. Pada perkembangan saat ini keselarasan antara kebijakan pusat dan daerah menjadi relevan dan krusial.
Indikator-indikator makro yang semula menjadi prioritas nasional seperti pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, inflasi, stunting, dan tingkat pangan dan pengangguran menjadi tolak ukur antara pemerintah pusat dan derah.
“Kemarin Jawa Timur patut berbangga karena dirilis dari BPS angka kemiskinan turun menjadi 9,9 persen dari sebelumnya 10, sekian persen. Turun satu digit saja perlu upaya yang sangat besar, salah satunya dengan penyelarasan berbagai program pusat dan daerah,” imbuhnya.
Didik berharap pelaksanaan kegiatan ini dapat menjadi stimulus dan inisiasi untuk semakin memajukan kesejahteraan dan pertumbuhan di wilayah regional. (Red/*)
