“Diharapkan dapat terwujud tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel, pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya dengan pengelolaan arsip secara elektronik yang mudah dan cepat,” tambahnya
Widyaiswara Ahli Utama ANRI Drs. Sumrahyadi, MIMS menambahkan bahwa digitalisasi dalam pemerintahan sangat membantu dalam hal mengurangi atau menekan korupsi dalam suatu pemerintahan.
“Selain itu untuk dapat mempermudah pekerjaan dalam pengarsipan document kenegaraan,” tuturnya.
Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro Nurul Azizah juga mengungkapkan, bahwa ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam keberhasilan penerapan Aplikasi Srikandi.
“Diantaranya adalah ada peran kolaborasi dan komitmen yang kuat dari seluruh stakeholder dilingkungan pemerintah yang berkaitan dengan tertib administrasi, transformasi digital, tertib arsib, dan penyelenggaraan SPBE,” ucapnya.
Sementara, Pj Bupati Bojonegoro menuturkan, banyak sekali keuntungan yang didapat dalam bekerja secara digital. Diantaranya adalah kerahasiaan dokumen yang lebih terjamin, karena dokumen pemerintahan sudah dalam bentuk digital, tidak lagi dalam bentuk fisik.
“Selain itu kedisiplinan kita lebih terjaga, dimana digitalisasi dokumen pemerintahan membuat pejabat pemerintahan dalam mengeluarkan dokumen harus meneliti lebih jelas lagi agar tidak terjadi kesalahan. Itu merupakan manfaat positif dengan adanya digitalisasi dalam pelaksanaan pemerintahan,” pungkasnya.(Eg/Ad/Red).
