Bojonegoro – Pilkada Bojonegoro tahun 2024 kali ini menghadirkan dua Pasangan Calon (paslon) yang cukup menarik perhatian publik. Paslon pertama nomer urut 01, Teguh Haryono – Farida Hidayati, mendapatkan dukungan dari dua partai besar, yaitu PDIP dan Perindo.
Sementara itu, Paslon kedua, nomor urut 02 Setyo Wahono – Nurul Azizah, didukung oleh sejumlah partai yang lebih banyak, termasuk PKB, Gerindra, Golkar Demokrat, PKS, PAN, PBB, Nasdem, PPP, Hanura, Gelora, PSI, Partai Umat serta Partai Buruh.
Perhelatan ini diharapkan dapat membawa perubahan dalam kebijakan publik dan pelaksanaan pemerintahan.
Paslon Teguh – Farida memiliki dukungan yang kuat dari PDIP yang dikenal dengan basis massa yang solid. Di sisi lain, Setyo Wahono – Nurul Azizah dengan dukungan banyak partai menunjukkan kekuatan koalisi yang mungkin lebih beragam.
Masing-masing Paslon memiliki strategi tersendiri dalam mengkomunikasikan visi dan misi mereka kepada pemilih. Dengan dukungan parpol yang berbeda, kedua paslon tentu memiliki cara pendekatan yang berbeda pula.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Bojonegoro Mahmudi menjelaskan, bahwa pada Pilkada 2024 di Bojonegoro saat ini, terjadi peningkatan dalam jumlah pemilih terdaftar dibandingkan dengan Pilkada 2018. Berdasarkan data terkini, jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) tahun 2018 sebanyak 1.026.229, sedangkan tahun 2024 meningkat menjadi 1.026.363 DPT.
“Hal ini tidak hanya mencerminkan kesadaran demokrasi yang lebih tinggi tetapi juga dapat dipengaruhi oleh berbagai program sosialisasi dan pendidikan pemilih yang dilakukan oleh pemerintah dan lembaga terkait. Pertambahan jumlah pemilih ini tentunya membawa dampak pada penyediaan infrastruktur Tempat Pemungutan Suara (TPS),” ungkapnya, Rabu (27/11/2024).
Jumlah TPS yang tersedia pada Pilkada 2024 lebih sedikit yakni 2.120, sementara di Pilkada 2018 sebanyak 2.408 TPS.
Selain itu, pengoptimalan lokasi TPS dengan mempertimbangkan jarak dan kemudahan akses bagi semua kalangan masyarakat juga meningkatkan kualitas layanan saat pemungutan suara.
Selain faktor kuantitas, kualitas infrastruktur yang mendukung proses pemungutan suara juga menjadi perhatian utama. Terdapat upaya untuk memastikan bahwa setiap TPS dilengkapi dengan sarana yang memadai, seperti tempat yang nyaman dan sistem keamanan yang baik.
Kesiapan infrastruktur dapat berpengaruh langsung terhadap kelancaran pelaksanaan pemilu, yang dapat berujung pada tingkat partisipasi pemilih yang lebih tinggi. Oleh karena itu, analisis menyeluruh terhadap transformasi jumlah pemilih dan infrastruktur TPS sangat penting untuk memahami dinamika Pemilu di Bojonegoro pada tahun 2024, serta menilai efektivitas langkah-langkah yang diambil untuk meningkatkan penyelenggaraan pemilu.
Mahmudi juga memaparkan, perbandingan Durasi Kampanye
Pilkada serentak 2024 di Bojonegoro menawarkan dinamika yang berbeda jika dibandingkan dengan Pilkada 2018, salah satunya melalui perbedaan signifikan dalam durasi kampanye.
Pada tahun 2018, kandidat diberikan waktu yang lebih lama untuk memanfaatkan berbagai strategi kampanye yakni selama 4 bulan, mulai 15 Februari hingga 23 Juni 2018.
“Periode kampanye yang lebih panjang ini memungkinkan para calon untuk membangun hubungan yang lebih kuat dengan pemilih dan menginformasikan mereka mengenai visi serta misi yang diusung,” ucapnya.
Namun, untuk Pilkada 2024, durasi kampanye telah dipangkas. Kampanye dilaksanakan selama 2 bulan, yakni mulai 25 September hingga 23 November 2024.
“Sehingga para kandidat harus lebih efisien dalam menyampaikan pesan-pesan mereka,” imbuh Mahmudi.
Untuk pemungutan suara Pilkada 2018 dilaksanakan pada hari Rabu 27 Juni, sedangkan pemungutan suara Pilkada 2024 pada hari Rabu 27 November.
