Ia juga mengatakan, pada tanggal 26 November 2024, distribusi logistik dilaksanakan dari PPS ke KPPS, bersamaan dengan persiapan untuk pendirian TPS. Kegiatan ini diharapkan dapat berjalan dengan aman dan lancar untuk kepentingan masyarakat.
“Distribusi logistik telah dilaksanakan dengan baik. Pengiriman barang dan perlengkapan untuk TPS tidak mengalami kendala. Tim bekerja keras untuk memastikan semua kebutuhan tersedia sebelum hari pemilihan. Secara umum, proses ini berjalan sukses tanpa adanya hambatan yang berarti,” jelasnya.
Pendirian TPS dilakukan di teras rumah penduduk dengan tambahan tenda untuk menghadapi kemungkinan hujan dan bencana alam lainnya. Dengan cara ini, mengutamakan keamanan dan kenyamanan bagi pemilih.
Pada tanggal 25 November 2024, pengiriman undangan kepada pemilih juga dilaksanakan dengan lancar. Ini menunjukkan bahwa semua prosedur telah direncanakan dengan baik dan diimplementasikan secara efektif.
“Kami berharap kegiatan ini dapat meningkatkan kesadaran pemilih dan dukungan masyarakat terhadap pemilihan yang akan datang,” harapnya.
Sebelumnya, Pilkada Bojonegoro telah dilaksanakan tiga kali, yaitu pada tahun 2007, 2012, dan 2018. Meskipun penantian akan partisipasi masyarakat selalu diharapkan, ternyata ada banyak mata pemilih yang tidak menggunakan hak pilih mereka.
“Rata-rata, sekitar 220 orang tidak menggunakan hak pilih dalam setiap pemilihan, dan hal ini mendorong kita untuk melihat lebih dalam alasan di balik fenomena ini,” ungkapnya di sela-sela aktivitas.
Dirinya mengungkapkan, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan tingginya angka pemilih yang tidak berpartisipasi di Pilkada. Pertama, banyak mahasiswa yang kuliah di luar kota Bojonegoro tidak pulang ke kampung halaman saat pemilihan berlangsung. Hal ini tidak hanya terjadi pada mahasiswa, tetapi juga pada pekerja yang terpaksa berada di luar kota untuk menjalankan tugas mereka.
Sebagian pemilih pemula juga disinyalir enggan menggunakan hak pilih mereka. Ini mungkin disebabkan kurangnya kesadaran akan pentingnya suara mereka dalam demokrasi.
Selain itu, penduduk miskin dan mereka yang berada dalam kondisi marginal sering kali merasa tidak terwakili dan enggan untuk menyalurkan suara mereka. Inilah tantangan yang perlu kita hadapi untuk meningkatkan kualitas partisipasi pemilih di setiap Pilkada.
“Pendidikan Politik yang terstruktur
untuk meningkatkan partisipasi suara, langkah pertama yang diambil adalah melaksanakan pendidikan politik secara lebih masif dan terstruktur. Keterlibatan berbagai pihak, termasuk Bakesbangpol, KPU, Bawaslu, dan Ormas, sangat penting. Dengan memberikan pemahaman yang jelas kepada masyarakat mengenai pentingnya suara mereka, diharapkan partisipasi dalam pemungutan suara dapat meningkat secara signifikan,” katanya.
Kepala Bakesbangpol juga mengaku, salah satu langkah strategis yang diusulkan adalah menetapkan hari pemungutan suara pada 27 November 2024 sebagai hari libur nasional. Dengan membuat hari tersebut sebagai hari libur, masyarakat memiliki lebih banyak waktu untuk pergi ke TPS dan memberikan suara mereka.
“Langkah ini diharapkan dapat menambah kemudahan bagi mereka yang ingin berpartisipasi dan tidak memiliki waktu pada hari kerja biasa,” harapnya.
Untuk menarik perhatian masyarakat, khususnya pemilih yang terdaftar di DPT wilayah Bojonegoro, diadakan lomba foto dengan tema “Bojonegoro Memilih”. Lomba ini dirancang untuk melibatkan semua kalangan, termasuk ASN, non-ASN, dan Kepala Desa beserta Perangkat Desa se- Kabupaten Bojonegoro.
“Dengan cara ini, diharapkan semangat untuk memilih bisa menyebar dan meningkatkan jumlah pemilih yang berpartisipasi dalam pemilu mendatang. Aktivitas sosial semacam ini dapat menciptakan rasa kebersamaan dan tanggung jawab dalam menentukan masa depan daerah,” pungkas Kepala Bakesbangpol Kabupaten Bojonegoro Mahmudi.
Sementara itu, harapan masyarakat Bojonegoro terhadap Pilkada 2024 sangat besar. Warga optimis bahwa pemilihan ini dapat menjadi momentum perubahan yang signifikan untuk perbaikan kualitas hidup di daerah. Di antara harapan yang mendominasi adalah peningkatan sistem pelayanan publik, penguatan ekonomi lokal, dan peningkatan infrastruktur yang mendukung kesejahteraan masyarakat. (****)
