“Ini adalah bukti nyata bahwa tata kelola keuangan di Bojonegoro dijalankan dengan baik, profesional, dan bertanggung jawab. Raihan opini WTP ke-11 ini bukan sekadar angka, tapi cerminan dari komitmen kita terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih,” ujar Umar penuh semangat.
Meski begitu, Umar menekankan bahwa tanggung jawab belum selesai. Ia mengingatkan pentingnya menindaklanjuti setiap rekomendasi yang diberikan BPK dalam LHP.
“Opini WTP bukan berarti tidak ada catatan. Rekomendasi yang disampaikan BPK tetap harus segera ditindaklanjuti secara serius oleh eksekutif agar ke depan tata kelola keuangan kita semakin baik,” tambahnya.
Sebagai informasi, opini WTP merupakan bentuk penilaian tertinggi dari auditor atas kewajaran penyajian laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi pemerintahan.
Meskipun pemeriksaan ini tidak secara khusus dimaksudkan untuk menemukan praktik kecurangan atau fraud, auditor tetap memiliki kewajiban untuk mengungkap setiap penyimpangan, pelanggaran hukum, atau indikasi kerugian negara yang ditemukan selama proses audit.
Bila temuan tersebut bersifat material, maka dapat memengaruhi penilaian opini secara keseluruhan.
Selain menyampaikan opini terhadap laporan keuangan, BPK juga menyoroti aspek lain dalam pemeriksaan, yaitu sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
Kedua aspek ini menjadi indikator penting dalam menilai sejauh mana pemerintah daerah mampu menjaga integritas, efisiensi, dan efektivitas dalam menjalankan fungsinya.
Raihan opini WTP ke-11 ini tentu menjadi motivasi tambahan bagi Pemkab Bojonegoro untuk terus memperkuat sistem keuangannya.
Dengan komitmen kuat dari seluruh jajaran pemerintahan, Bojonegoro menunjukkan bahwa tata kelola pemerintahan yang baik bukan hanya bisa dicapai, tetapi juga dipertahankan secara konsisten. (****)
