MMCNews, Lahat -Sumsel : 29 Septemner 2026.
Sumber :PW.GNPK.RIBSumatwra Selatan
Ketua PW GNPK RI Sumatera Selatan Afrizal Muslim kini angkat bicara, hal ini terkait Maraknya sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) mendatangi proyek-proyek dilokasi yang terutama bersumber dari APBD Kabupaten Lahat dengan dalih melakukan investigasi terkadang kegiatan yang mereka lakukan dilapangan persis Oknum Penyidik atau Badan Pemeriksa.
Terkait tindakan diatas sempat mendapat kritik keras dan sorotan tajam dari Ketua PW GNPK RI Sumatera Selatan, menurutnya, LSM memang memiliki ruang untuk melakukan kontrol sosial terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, namun harus memahami batas antara fungsi pengawasan masyarakat dengan kewenangan pemeriksaan resmi.“LSM boleh melakukan kontrol sosial.
namun jangan sampai bertindak seolah-olah sebagai pemeriksa proyek, auditor, pengawas teknis, atau aparat penegak hukum. Batas kewenangan harus jelas,” tegasnya.
Pelaksanaan Proyek yang menggunakan uang negara memang terbuka untuk diawasi masyarakat, tetapi pelaksanaan pengawasan dari masyarakat tidak serta-merta memberikan kewenangan kepada LSM untuk melakukan pemeriksaan teknis, audit keuangan, memberikan keputusan mengenai benar atau salahnya pekerjaan, apalagi menghentikan pekerjaan secara sepihak.
“Yang perlu dibedakan adalah mengawasi dengan memeriksa.Masyarakat boleh menemukan, mendokumentasikan dan melaporkan dugaan penyimpangan, untuk Pemeriksaan resmi, audit, pengujian teknis dan pemberian sanksi mempunyai mekanisme serta kewenangan masing-masing,” ujarnya.
Ia juga menyoroti penggunaan istilah “investigasi” oleh sejumlah LSM ketika mendatangi lokasi proyek.
Menurutnya, istilah investigasi jangan sampai dipahami sebagai kewenangan untuk mengambil alih fungsi lembaga pemeriksa negara.
Dalam proyek pemerintah, pemeriksaan dan pengawasan formal memiliki mekanisme tersendiri melalui pihak-pihak yang memang diberi kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan, termasuk APIP/Inspektorat, BPK, BPKP sesuai kewenangannya, serta pengawasan teknis oleh pihak yang ditunjuk dalam penyelenggaraan konstruksi.
Diri nya pun menegaskan bahwa LSM tidak boleh menggunakan kegiatan kontrol sosial sebagai alasan untuk bertindak layaknya auditor atau tenaga ahli konstruksi.
“Kalau menemukan dugaan kekurangan volume, mutu beton tidak sesuai, ketebalan tidak sesuai, spesifikasi material tidak sesuai atau pekerjaan tidak sesuai kontrak, jangan langsung memvonis. Harus ada dasar pemeriksaan dan kompetensi teknis,” katanya.
Ia menambahkan, persoalan sertifikasi juga harus dibedakan secara tepat,LSM sebagai organisasi tidak otomatis memiliki kewenangan pemeriksaan teknis hanya karena datang ke lokasi proyek.
Untuk menyatakan suatu pekerjaan konstruksi memenuhi atau tidak memenuhi standar teknis, diperlukan pemeriksaan oleh pihak yang mempunyai kompetensi dan kewenangan sesuai bidangnya.
“Jangan karena membawa surat lembaga kemudian merasa berhak mengukur, menguji mutu, meminta dokumen kontrak secara paksa, atau memerintahkan pekerjaan dihentikan.
Itu harus dilihat dasar kewenangannya,” tegasnya.
Kontrol Sosial Bukan Ruang untuk Intimidasi
Ia juga mengingatkan agar kegiatan kontrol sosial tidak berubah menjadi tekanan kepada kontraktor, konsultan pengawas, PPK maupun pekerja proyek.
Apabila terdapat dugaan penyimpangan, menurutnya jalur yang tepat adalah mengumpulkan informasi, dokumentasi dan bukti awal secara wajar, kemudian menyampaikan laporan kepada instansi yang berwenang untuk ditindaklanjuti.
“Jika ada dugaan pekerjaan tidak sesuai, silakan laporkan.
Kalau pun ada indikasi kerugian negara, sampaikan kepada aparat atau lembaga yang berwenang sehingga Jangan sampai tujuan menjurus kearah untuk menjadikan temuan sebagai alat untuk menekan pihak pelaksana,” katanya.
Terlebih lagi, apabila dalam kegiatan tersebut muncul permintaan uang, ancaman, tekanan atau tindakan lain yang diduga melampaui batas hukum, persoalannya dapat masuk ke ranah hukum tersendiri dan harus ditangani berdasarkan bukti serta ketentuan pidana yang berlaku.
Ia juga mengingatkan bahwa lokasi proyek konstruksi bukan ruang publik yang otomatis dapat dimasuki siapa saja, aAda aspek keselamatan dan kesehatan kerja (K3), keamanan proyek serta tanggung jawab pelaksana terhadap orang yang berada di area pekerjaan.
“Kalau datang ke proyek, koordinasikan dengan pelaksana.
Jangan menerobos area kerja. Keselamatan juga menjadi tanggung jawab, Apalagi kalau tidak menggunakan APD dan tidak memahami risiko di lapangan,”jelasnya.
Menurutnya, pihak yang datang melakukan kontrol sosial juga seharusnya memperkenalkan identitas organisasi dan maksud kedatangannya secara jelas.
“Tunjukkan identitas, surat tugas apabila memang ada, jelaskan tujuan, dan lakukan secara tertib, dan juga perlu untuk di perhatikann Pengunaan Ormas seperti LSM dilarang sebagai legitimasi untuk melakukan tindakan yang sebenarnya bukan kewenangannya,” katanya.
Proyek APBD Memang Wajib Diawasi, Tetapi Ada Aturannya di sisi lain, ia menegaskan bahwa pernyataan tersebut bukan berarti LSM atau masyarakat dilarang mengawasi proyek APBD.Justru, penggunaan uang negara harus dapat diawasi publik.
Persoalannya adalah bagaimana pengawasan tersebut dilakukan.
“Kontrol sosial tetap penting.
Masyarakat berhak mengetahui bagaimana uang APBD digunakan.
Tetapi kontrol sosial harus dilakukan secara objektif, berdasarkan data dan tidak boleh berubah menjadi pemeriksaan resmi yang sebenarnya bukan kewenangannya,” tegasnya.
Ia meminta pemerintah daerah, PPK, kontraktor dan konsultan pengawas juga tidak alergi terhadap kritik masyarakat.
Namun pada saat yang sama, pihak yang melakukan kontrol sosial juga diminta tidak menyalahgunakan fungsi pengawasan.
“Kalau proyek benar, buka datanya sesuai mekanisme.
Kalau ada dugaan penyimpangan, periksa dan tindaklanjuti melalui jalur yang benar.
Jangan ada pihak yang merasa paling berwenang hanya karena membawa nama lembaga,” pungkasnya.
Pertanyaan Besar untuk Semua Pihak
Sorotan tersebut sekaligus memunculkan sejumlah pertanyaan penting terkait maraknya LSM mendatangi proyek APBD di Kabupaten Lahat:
-Apakah kedatangan tersebut benar-benar untuk kepentingan kontrol sosial?
-Apakah setiap LSM yang melakukan “investigasi” memiliki surat tugas dan mekanisme pemeriksaan yang jelas?
-Apakah mereka melakukan dokumentasi untuk kemudian dilaporkan kepada instansi berwenang, atau justru memberikan vonis langsung di lapangan?
Dan yang tidak kalah
penting:
Apakah pernah terjadi permintaan uang, tekanan, ancaman atau tindakan lain terhadap kontraktor setelah LSM menemukan dugaan persoalan proyek?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut penting dijawab secara terbuka agar fungsi kontrol sosial terhadap APBD tidak justru menimbulkan persoalan baru.
Sebab, mengawasi uang rakyat adalah hak masyarakat.
Tetapi menjalankan kewenangan pemeriksaan resmi adalah persoalan lain.
Pewarta (MAR)
