Miris Pengawasan Lelang Pemkab Bogor, Sertifikat TKDN Kedaluwarsa Diduga Lolos, Laporan Sudah Terkirim ke KPK

  • Bagikan

BOGOR | MMCNews.id – Pertanyaan besar semakin menggunung menyelimuti proses pengadaan barang dan jasa Pemerintah Kabupaten Bogor. Dugaan bocornya calon pemenang tender yang menggunakan sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sudah kadaluwarsa makin menjadi sorotan, sementara jajaran Pemkab Bogor hingga berita ini terbit masih memilih bungkam seribu bahasa.

Kuasa hukum pelapor, Berto Tumpal Harianja, telah menyalurkan surat keberatan resmi sekaligus permintaan klarifikasi kepada sejumlah pimpinan di lingkungan Pemkab Bogor. Surat itu ditujukan langsung kepada Bupati Bogor, Unit Layanan Pengadaan (ULP), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), hingga Inspektorat Kabupaten Bogor.

Langkah itu diambil Berto untuk memaksa instansi terkait membuka transparansi, mengevaluasi keseluruhan proses tender yang diduga bermasalah secara administrasi maupun hukum. Menurutnya, sertifikat TKDN yang sudah habis masa berlakunya yang dipakai untuk mengikuti tender adalah pelanggaran serius terhadap peraturan pengadaan barang jasa pemerintah.

“Kami sudah melayangkan surat resmi kepada Bupati, ULP, PPK, dan Inspektorat Kabupaten Bogor untuk meminta penjelasan dan tindakan tegas atas dugaan lolosnya penyedia dengan sertifikat TKDN yang sudah kedaluwarsa. Namun hingga saat ini, belum ada respons maupun klarifikasi resmi dari pihak‑pihak terkait,” tegas Berto.

Ia menyoroti, seharusnya ULP beserta PPK melakukan verifikasi ketat terhadap keseluruhan dokumen persyaratan setiap peserta lelang sebelum menetapkan siapa pemenang tender. Sikap diam jajaran Pemkab Bogor dinilai semakin menimbulkan kecurigaan di kalangan masyarakat terhadap komitmen pengawasan internal serta integritas pelelangan anggaran daerah.

Bukan hanya sampai di lingkungan Pemkab Bogor. Berto juga sudah mengirimkan surat pengaduan ke Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, serta Koordinasi Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Mabes Polri agar kasus dugaan penyimpangan tender ini segera ditindaklanjuti secara hukum.

“Kami mendesak Inspektorat Kabupaten Bogor selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah segera turunkan tim audit investigatif. Kalau hal ini dibiarkan, persaingan usaha menjadi tidak sehat dan membuka celah besar penyimpangan penggunaan uang rakyat,” ujar Berto.

Hingga berita ini diturunkan, awak media masih menunggu jawaban resmi dari Pemerintah Kabupaten Bogor, ULP, PPK, maupun Inspektorat Kabupaten Bogor terkait surat keberatan yang dilayangkan kuasa hukum pelapor.

  • Bagikan