BOGOR | MMCNews.id – Kasus dugaan pabrik tahu di Jalan Baru Kemang, Desa Tonjong, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor yang diduga membangun di kawasan sempadan sungai serta membuang limbah ke aliran sungai mulai terjawab setelah awak media MMCNews.id mendapatkan tanggapan resmi dari pihak Kecamatan Tajurhalang.
Melalui pesan singkat WhatsApp yang diterima redaksi Senin (16/11), Camat Tajurhalang membenarkan bahwa pihak Kecamatan sudah menerima laporan sekaligus turun ke lokasi untuk memeriksa keberadaan pabrik tahu tersebut.
“Sudah (terima laporan). Info yang kami dapat pabrik itu ada izin persetujuan warga, NIB serta izin usaha. Yang lainnya belum terkonfirmasi,” jawab Camat Tajurhalang.
Dari jawaban Camat terungkap fakta mencolok: pabrik tahu itu ternyata belum memiliki kelengkapan perizinan penuh. Pihak Kecamatan sudah meminta pemilik pabrik untuk segera melengkapi seluruh perizinan yang dibutuhkan.
“Sudah dicek ke lokasi, diminta menyelesaikan perizinan yang lengkap. Untuk indikasi pelanggaran sempadan sungai atau bangunan akan kami laporkan ke Dinas terkait, Pol PP Mako dan PUPR,” ujar Camat Tajurhalang.
Fakta ini makin menjadi sorotan publik. Sebab selama ini pabrik tahu tersebut sudah beroperasi, sementara kelengkapan perizinan yang krusial seperti Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) serta izin pengelolaan limbah masih belum terkonfirmasi. Belum lagi dugaan pelanggaran zona sempadan sungai yang seharusnya menjadi zona terlarang untuk bangunan.
Masyarakat bertanya‑tanya: Bagaimana bisa sebuah pabrik sudah berjalan sebelum semua perizinan terpenuhi? Siapa yang memantau pengawasan lapangan di tingkat desa dan kecamatan?
Sampai berita ini tayang, belum ada kepastian kapan Dinas PUPR, Satpol PP serta Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor akan turun melakukan penindakan ke lokasi pabrik tahu di Desa Tonjong. Masyarakat berharap pemerintah Kabupaten Bogor tidak hanya sekadar laporan ke dinas terkait, tapi segera melakukan audit menyeluruh terhadap lokasi pabrik, memeriksa buangan limbah ke sungai dan menjatuhkan sanksi tegas jika terbukti melanggar peraturan perundang‑undangan.














