Salah satu dari warga membenarkan ucapan kades bahwa sudah melakukan nusyawarah terkait hal di atas. Akan tetapi, yang mengetahui informasi tersebut hanya orang-orang yang di undang.
“Kepala Desa 100% betul. Jadi, tiap bulan itu ada musyawarah. Tapi informasi dari hasil musyawarah tidak tersampaikan ke masyarakat dan hanya konsumsi buat yang ikut musyawarah. Yang saya sayangkan itu.”paparnya.
“Di dusun juga ada perkumpulan. Kan juga bisa di sampaikan melalui jamaah tahlil.”tambah pria yang mengaku sebagai bakul lombok itu.
Masih di tempat yang sama, ke sebelas perwakilan yang di ajukan para pendemo melakukan musyawarah dengan panitia, kepala desa yang di dampingi Abdullah Umar.
Dalam musyawarah singkat tersebut pihak panitia memaparkan dengan rincian pengelolaan pendapatan dan pengeluaran yang di tuliskan di selembar kertas.
Berikut rincianya:
Namun lagi-lagi apa yang menjadi tuntutan warga tidak sesuai harapan berangkat dari rumah. Disitu masih menyisakan persoalan yang pelik. Dimana pertanggung jawaban panitia terkait keuangan hanya di periode 3 tahun dari 2020 sampai 2022. Sedangkan dari kurun waktu 4 tahun dari 2016 sampai 2019 masih di janjikan dengan alasan masih dalam persiapan.
Sekedar diketahui, akibat dari aksi damai yang dilakukan. Empat warga diduga di laporkan oleh pihak PT Wira Bhumi Sejati.
Bahkan berdasarkan pengakuan salah seorang terlapor menyebutkan pelaporan dirinya atas dasar suruhan dari oknum perangkat.
