Kegagalan bertemu dan berkomunikasi dengan BPK menciptakan kekosongan informasi yang memunculkan pertanyaan tentang transparansi dan akuntabilitas pemerintahan daerah. Khususnya, terkait penyelesaian proyek-proyek yang tak kunjung selesai dan meninggalkan banyak pertanyaan tentang penggunaan dana publik.
Tindakan penghindaran ini semakin mempertegas dugaan bahwa BPK tidak ingin memberikan klarifikasi yang memadai kepada publik, memperdalam ketidakpastian tentang apa yang sebenarnya terjadi di wilayah tersebut. [Linthon]
