Bojonegoro, – Dipimpin langsung ketua komisi C Ahmad Supriyanto dan Muhammad Rozi dan Anggota. Komisi C DPRD Bojonegoro menggelar rapat kerja bersama Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) dan Badan Pusat Statistik (BPS) Bojonegoro untuk membahas Program Percepatan Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan.
Rapat dihadiri Kepala Bapenda Bojonegoro Ahmad Gunawan, serta perwakilan dari BPS Bojonegoro. Bertempat di ruang rapat komisi C DPRD Jln Veteran 84 Sukorejo, Bojonegoro, Jawa Timur. Rabu (08/10//2025).
Menurut Ahmad Supriyanto, penurunan angka kemiskinan di Bojonegoro masih jauh dari harapan. Berdasarkan data BPS, tingkat penurunan kemiskinan setiap tahun hanya sekitar 0,2 poin, meskipun alokasi anggaran mencapai lebih dari Rp1,6 triliun yang tersebar di 15 Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Kita tidak bisa terus-menerus melakukan hal yang sama dan mengharapkan hasil yang berbeda. Kita perlu kebijakan revolusioner dan sinergi lintas sektor untuk mengatasi kemiskinan di Bojonegoro,” ungkapnya.
Dalam hal tersebut, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Bojonegoro, Ahmad Gunawan, menyampaikan bahwa saat ini pihaknya masih melakukan penyesuaian pasca perubahan APBD.
“Kami masih berproses memastikan angka final pasca perubahan anggaran. Nanti data lengkapnya akan kami sampaikan secara tertulis kepada DPRD,” ujarnya.
Anggota Komisi C, Mochlasin Affan, menyoroti absennya Ketua TKPKD dalam rapat penting tersebut. Menurutnya, ketidakhadiran itu mencerminkan lemahnya keseriusan pemerintah daerah dalam menekan angka kemiskinan.
“Kita butuh program yang revolusioner, yang memberi lompatan nyata, bukan sekedar pelatihan atau bantuan formalitas yang hasilnya tak terasa,” ujarnya.
