Bojonegoro||MMCNews.id – Sebagai Wujud dan Bentuk Hadirnya Pemerintah di Tengah Masyarakat Melalui Komisi VII dan Pemerintah Serta PT PLN Persero Melaksanakan Program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) Kepada Warga Kurang Mampu di Dusun Sumbergirang Desa Jamberejo, Kedungadem, Bojonegoro, Jawa Timur. Senin (23/10/2023).
Secara simbolis kegiatan peresmian di lakukan langsung oleh Hj. Ratna Juwita Sari SE.MM, Anggota DPR-RI di rumah mbah Yasriah dan Bapak Ishak di Dusun Sumbergirang RT 01/01 dengan di hadiri oleh Hanafi Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan Pemkab Bojonegoro mewakili PJ Bupati Adriyanto, Ditjen Gatrik,Ditjen Kerenaga Listrikan, Tim UID Jawa Timur, dan PT PLN (Persero) serta Ketua Fraksi PKB DPR Provinsi Jawa Timur Fauzan Fuadi.
Ratna (Panggilan Akrabnya) di hadapan awak media usai meresmikan menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada Kementerian ESDM serta seluruh jajaran PT PLN dan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro yang sudah mensuport dan bersinergi dalam melaksanakan Program (BPBL).
“Alhamdulilah, bersama Kementerian ESDM Dirjen ketenaga listrik dan PT PLN persero melaksanakan peresmian pemberian bantuan program pasang baru listrik gratis yang untuk Kabupaten Bojonegoro di tahun 2023 ini ada 913 penerima manfaat, “ucap anggota DPR RI yang membidangi Energi Riset dan Tehnologi dan Lingkungan Hidup ini.
Ia menyebut, adanya program BPBL, adalah wujud komitmen komisi VII bersama pemerintah dalam keadilan energi di Indonesia secata umum dan khususnya di Bojonegoro.
“Mudah-mudahan program ini bisa menjadi perwujudan dari komitmen kami bersama dengan pemerintah untuk mengusahakan keadilan energi di seluruh Indonesia. Khususnya di Kabupaten Bojonegoro, “tuturnya.
Lebih jauh Ratna menjelaskan, untuk mendapat bantuan listrik tersebut ada kriteria tambahan. Menurut Ratna sementara yang disepakati dari Kementerian ESDM maupun BAPPENAS itu berbasis keluarga yang termasuk dalam DTKS. Tapi, lanjutnya Ratna mengatakan bahwa data DTKS bersifat Top Down.
“Karena kita tahu kalau data DTKS sendiri itu sifatnya Top Down. Jadi, kita meminta kepada kementerian ESDM untuk diberikan persyaratan tambahan semacam validasi dari kepala desa, Lurah ataupun pejabat pemerintah setempat, “ungkapnya.
Ditanya berapa jumlah warga Bojonegoro yang belum bisa menikmati listrik. Menurut Anggota Komisi VII yang membidangi Energi, Riset Tehknologi dan Lingkungan Hidup ini menjelaskan, Bojonegoro masih ada sekitar 5.500 warga yang belum memakai listrik.
“Kalau tadi kita ngobrol sama Pak staf ahli masih ada sekitar 5.500-an di tahun ini. Dari kami ada 913 dan diupayakan Swadaya dari Kabupaten Bojonegoro ada 1,500. Jadi, mungkin masih tersisa sekitar 3000-an. Kalau untuk di Kabupaten Bojonegoro sendiri sebenarnya ini sudah tahun kedua.
