Bojonegoro||MMCNews.id – Sebagai Wujud dan Bentuk Hadirnya Pemerintah di Tengah Masyarakat Melalui Komisi VII dan Pemerintah Serta PT PLN Persero Melaksanakan Program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) Kepada Warga Kurang Mampu di Dusun Sumbergirang Desa Jamberejo, Kedungadem, Bojonegoro, Jawa Timur. Senin (23/10/2023).
Secara simbolis kegiatan peresmian di lakukan langsung oleh Hj. Ratna Juwita Sari SE.MM, Anggota DPR-RI di rumah mbah Yasriah dan Bapak Ishak di Dusun Sumbergirang RT 01/01 dengan di hadiri oleh Hanafi Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan Pemkab Bojonegoro mewakili PJ Bupati Adriyanto, Ditjen Gatrik,Ditjen Kerenaga Listrikan, Tim UID Jawa Timur, dan PT PLN (Persero) serta Ketua Fraksi PKB DPR Provinsi Jawa Timur Fauzan Fuadi.
Ratna (Panggilan Akrabnya) di hadapan awak media usai meresmikan menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada Kementerian ESDM serta seluruh jajaran PT PLN dan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro yang sudah mensuport dan bersinergi dalam melaksanakan Program (BPBL).
“Alhamdulilah, bersama Kementerian ESDM Dirjen ketenaga listrik dan PT PLN persero melaksanakan peresmian pemberian bantuan program pasang baru listrik gratis yang untuk Kabupaten Bojonegoro di tahun 2023 ini ada 913 penerima manfaat, “ucap anggota DPR RI yang membidangi Energi Riset dan Tehnologi dan Lingkungan Hidup ini.
Ia menyebut, adanya program BPBL, adalah wujud komitmen komisi VII bersama pemerintah dalam keadilan energi di Indonesia secata umum dan khususnya di Bojonegoro.
“Mudah-mudahan program ini bisa menjadi perwujudan dari komitmen kami bersama dengan pemerintah untuk mengusahakan keadilan energi di seluruh Indonesia. Khususnya di Kabupaten Bojonegoro, “tuturnya.
Lebih jauh Ratna menjelaskan, untuk mendapat bantuan listrik tersebut ada kriteria tambahan. Menurut Ratna sementara yang disepakati dari Kementerian ESDM maupun BAPPENAS itu berbasis keluarga yang termasuk dalam DTKS. Tapi, lanjutnya Ratna mengatakan bahwa data DTKS bersifat Top Down.
“Karena kita tahu kalau data DTKS sendiri itu sifatnya Top Down. Jadi, kita meminta kepada kementerian ESDM untuk diberikan persyaratan tambahan semacam validasi dari kepala desa, Lurah ataupun pejabat pemerintah setempat, “ungkapnya.
Ditanya berapa jumlah warga Bojonegoro yang belum bisa menikmati listrik. Menurut Anggota Komisi VII yang membidangi Energi, Riset Tehknologi dan Lingkungan Hidup ini menjelaskan, Bojonegoro masih ada sekitar 5.500 warga yang belum memakai listrik.
“Kalau tadi kita ngobrol sama Pak staf ahli masih ada sekitar 5.500-an di tahun ini. Dari kami ada 913 dan diupayakan Swadaya dari Kabupaten Bojonegoro ada 1,500. Jadi, mungkin masih tersisa sekitar 3000-an. Kalau untuk di Kabupaten Bojonegoro sendiri sebenarnya ini sudah tahun kedua.
“Tahun kedua ini memang inisiasi dari komisi 7 DPR RI yang di periode 2019 – 2024. Dan BPBL sudah tersebar di 19 Kecamatan, dari 19 Kecamatan tadi dilaporkan oleh Pak Agus kalau pengerjaannya udah di 18 Kecamatan targetnya di 27 Oktober ini sudah bisa selesai dipasang dengan hari listrik nasional. “Tutupnya menambahkan.
Sebelumnya, hal senada juga di sampaikan Hanafi Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan, ia mengungkapkan bahwa Pemkab Bojonegoro melalui anggaran induk turut memberikan bantuan pasang baru listrik kepada warga Bojonegoro sebanyak 1,500 pelanggan dari 5,500 yang belum. Dan dengan adanya BPBL sebanyak 913 pelanggan, maka kurang lebih masih tersisa tiga ribuan.
Selain itu, Agus Kuswardaya selaku GM PT PLN Jatim menyampaikan, program BPBL yang di inisiasi pemerintah, kementerian ESDM dan Komisi VII. Agus menyebut bahwa PLN sebagai pelaksana tugas dari pemerintah.
“Program BPBL sebagai wujud pemerintah dan Komisi VII DPR RI dan PLN untuk mewujudkan listrik sampai di setiap rumah di seluruh Indonesia, “tuturnya.
Dirinya mengungkapkan bahwa di tahun 2023, pihaknya sudah menyelesaikan 18,293 dari target 19,500. Ia berharap sebelum acara puncak hari Listrik Nasional pada tanggal 27 Oktober sudah selesai.
Sementara itu, sebelumnya, Ratna Juwita Sari saat memberi sambutan menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah, yang dengan Sinergi trilateral ini bisa benar-benar menunjukkan komitmen kepada masyarakat khususnya di Kabupaten Bojonegoro. Bahwa pemerintah selalu hadir terhadap hajat hidup orang banyak. 913 Sambungan listrik yang dipersembahkan di tahun 2023 adalah sebagai bentuk bahwa pemerintah ini juga menyadari kalau keadilan energi yang di Indonesia itu belum merata.
“Kita dari Komisi VII DPR-RI memiliki komitmen yang sama bahwa rasio elektrifikasi di Indonesia harus segera diperbaiki kalau yang kemarin-kemarin itu infonya masih berbasis Desa, ke depan kita harus mengusahakan ini berbasis rumah tangga. Sehingga keandalan kualitas dan kuantitas elektrifikasi di Indonesia benar-benar bisa dipertanggungjawabkan, “ungkap Ratna.
“Yang berikutnya saya juga mengapresiasi pemerintahan Kabupaten Bojonegoro yang tadi disampaikan di tahun 2023 ini sudah memasang listrik secara mandiri, “pungkasnya.
