Terindikasi Jual Pupuk Diatas HET, Dugaan Pungli Oknum Pegawai Perhutani Menguat

  • Bagikan

Bojonegoro – Disinyalir Terjadi Penyalahgunaan Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Luar Harga Eceran Tertinggi (HET) yang Diduga Dilakukan Secara Terorganisir oleh Oknum Pegawai Perhutani dan Oknum Kelompok Tani Desa Drenges Kecamatan Sugihwaras, Bojonegoro, Jawa Timur.

Berdasar hasil record, oknum Kelompok Tani mengaku bahwa pupuk bersubsidi tersebut di jual dengan harga Rp150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) per Zak kepada petani penggarap lahan kawasan hutan.

Ia beralasan kalau harga tersebut, bukan sepenuhnya masuk ke kelompok tani. Melainkan ada jatah untuk oknum Perhutani sebesar Rp30. 000,- (Tiga Puluh Ribu Rupiah).

Permintaan uang tersebut diduga berkaitan dengan pengeluaran rekomendasi yang diperlukan kelompok tani untuk mengajukan pupuk bersubsidi bagi para petani penggarap lahan kawasan hutan.

Oknum Kelompok tani menyebut diminta menyiapkan uang sebesar Rp30.000 untuk setiap hektare lahan sebagai biaya pengurusan rekomendasi.

Apapun alasan dan bentuknya patut diduga perbuatan tersebut bisa di kategorikan pungutan liar (pungli)

Pungutan liar (pungli) di Indonesia tidak diatur dalam satu pasal tunggal, melainkan dijerat melalui beberapa aturan sesuai konteks dan status pelaku:
• Pasal 368 KUHP (Pemerasan): Menjerat siapa pun yang secara melawan hukum memaksa orang lain memberikan sesuatu dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dengan ancaman pidana penjara paling lama 9 tahun.
• Pasal 12 Huruf e, f, dan g UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 (Tindak Pidana Korupsi): Menjerat pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menyalahgunakan kekuasaan untuk memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, maupun melakukan pemerasan dalam menjalankan tugasnya. Ancaman pidananya berkisar 4 hingga 20 tahun penjara.
• Pasal 423 KUHP: Menjerat pegawai negeri atau pejabat yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum menyalahgunakan kekuasaannya untuk memaksa seseorang memberikan atau membayar sesuatu, dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun.

Praktik ini memunculkan pertanyaan serius mengenai dasar hukum penarikan uang tersebut, terlebih rekomendasi yang dimaksud berkaitan dengan proses pengajuan pupuk bersubsidi yang merupakan program pemerintah.

Jika benar terdapat permintaan sejumlah uang oleh oknum Perhutani tanpa dasar ketentuan resmi, hal tersebut patut menjadi perhatian dan perlu dilakukan pemeriksaan oleh pihak berwenang.

Di sisi lain, dugaan penjualan pupuk bersubsidi seharga Rp150.000 per Zak juga tidak boleh dianggap persoalan sepele. Harga tersebut perlu diuji berdasarkan jenis pupuk, berat kemasan, serta ketentuan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang berlaku.

Menurut aturan yang berlaku, Menjual pupuk bersubsidi di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) dapat dikenai sanksi pidana, perdata, dan administratif sesuai aturan hukum dan praktik putusan pengadilan di Indonesia.

Dasar Hukum dan Pasal Terkait

• UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Pasal 107): Menjerat pelaku usaha yang menyimpan atau memperdagangkan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting secara menyimpang (termasuk menjual di atas HET secara sengaja dengan niat memperoleh keuntungan ilegal), dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp5 miliar.
• UU Darurat No. 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi (Pasal 6 ayat (1) huruf b): Sering diterapkan juncto regulasi perdagangan dan pupuk bersubsidi dalam perkara tindak pidana ekonomi terkait penyimpangan harga atau distribusi.
• UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Pasal 62 ayat (1) jo. Pasal 10 huruf a): Dalam yurisprudensi putusan pengadilan (seperti Putusan PN Kotabaru / MA No. 109 K/Pid.Sus/2024), penjualan pupuk bersubsidi di atas HET juga dapat dijerat ketentuan perlindungan konsumen dengan pidana penjara.
• UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Pasal 2): Dalam sejumlah kasus dan penegakan hukum terkait penyalahgunaan dana/komoditas bersubsidi yang merugikan keuangan negara, aparat dan pihak terkait juga mengaitkannya dengan ketentuan tindak pidana korupsi.

Pupuk bersubsidi sejatinya diperuntukkan membantu petani memenuhi kebutuhan sarana produksi pertanian dengan harga yang telah ditetapkan pemerintah. Karena itu, seluruh proses distribusi, mulai dari pengajuan, rekomendasi, penyaluran hingga penebusan di kios resmi, harus berjalan transparan dan sesuai aturan.

Atas munculnya informasi tersebut, pihak Perhutani diminta memberikan klarifikasi terbuka mengenai dugaan permintaan uang Rp30.000 per hektare kepada kelompok tani untuk mengeluarkan rekomendasi pengajuan pupuk bersubsidi.

Dinas Pertanian dan instansi pengawasan pupuk bersubsidi juga diharapkan segera melakukan penelusuran terhadap dugaan penjualan pupuk dengan harga Rp150.000 per Zak di Desa Drenges.

Apakah terdapat ketentuan resmi yang memperbolehkan pihak Perhutani meminta Rp30.000 per hektare kepada kelompok tani untuk penerbitan rekomendasi?

Jangan sampai petani yang seharusnya mendapatkan kemudahan melalui program subsidi pemerintah justru dibebani biaya tambahan dalam proses pengajuan maupun penebusan pupuk.

Transparansi dan pengawasan sangat diperlukan agar program pupuk bersubsidi benar-benar tepat sasaran serta tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang mencari keuntungan di luar ketentuan.

Media ini membuka ruang klarifikasi dan hak jawab kepada pihak Perhutani, kelompok tani, kios pengecer, Dinas Pertanian, maupun instansi terkait demi pemberitaan yang berimbang dan berdasarkan fakta.

  • Bagikan