MMCNEWS.ID | Proyek rekonstruksi ruas Jalan Karangpakis–Genenganjasem, Kecamatan Kabuh, Jombang tengah menjadi pusat perhatian. Pasalnya, kondisi permukaan dasar jalan di lokasi pekerjaan terlihat belum rata dan masih dipenuhi material tanah, kerikil hingga bongkahan batu yang berserakan.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan terkait kesiapan tanah dasar sebelum pekerjaan dilanjutkan ke tahapan konstruksi berikutnya.
Berdasarkan papan informasi yang terpasang di lokasi, proyek tersebut merupakan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Jombang yang bersumber dari APBD Perubahan (APBDP) Tahun Anggaran 2026.
Pekerjaan rekonstruksi ini dilaksanakan oleh CV Usaba Jasa Konstruksi dengan konsultan pengawas CV Karya Gemilang. Proyek tersebut memiliki nomor kontrak 600.2.10.2/SPK/84-III/415.18/2026 tertanggal 30 Oktober 2026, dengan nilai kontrak sebesar Rp263.726.896,12 dan masa pelaksanaan 45 hari kalender.
Namun, ketika mmcnews.id memantau proyek dilapangan Kamis (12/11/2026), tidak ditemukan adanya alat berat di sekitar lokasi proyek. Hal ini menjadi pertanyaan sebab menyangkut proses perataan dan pemadatan yang menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan kualitas serta ketahanan konstruksi jalan.
Tak hanya itu, permukaan tanah yang menjadi dasar pekerjaan masih tampak bergelombang dan belum menunjukkan kerataan yang seragam.
Selain itu, sejumlah material berupa tanah, kerikil dan bongkahan batu terlihat tersebar di sepanjang area pengerjaan.
Kondisi itu patut jadi perhatian, mengingat tahapan penyiapan tanah dasar merupakan bagian penting dalam pekerjaan rekonstruksi jalan.
Tanah dasar harus dipersiapkan sesuai spesifikasi teknis, termasuk melalui proses pengaturan kadar air, perataan dan pemadatan apabila dipersyaratkan dalam dokumen kontrak.
Apabila tahapan tersebut tidak dilaksanakan sesuai ketentuan, dikhawatirkan dapat memengaruhi kestabilan lapisan konstruksi di atasnya dan berpotensi menimbulkan kerusakan jalan lebih cepat.
Terlebih, proyek dengan nilai anggaran lebih dari Rp263 juta tersebut hanya memiliki waktu pelaksanaan 45 hari kalender. Karena itu, ketepatan metode kerja dan pengawasan kualitas menjadi hal yang tidak boleh diabaikan demi memastikan hasil pembangunan sesuai spesifikasi.
Masyarakat pun patut mempertanyakan apakah kondisi tanah dasar yang terlihat di lapangan tersebut memang masih dalam tahap pengerjaan atau sudah dinyatakan siap untuk menerima lapisan konstruksi berikutnya.
Pihak pelaksana dan konsultan pengawas diharapkan dapat memastikan seluruh tahapan pekerjaan berjalan sesuai spesifikasi teknis dan ketentuan kontrak. Sementara itu, Dinas PUPR Kabupaten Jombang sebagai pemilik kegiatan perlu memastikan pengendalian mutu dilakukan secara optimal.
Sebab, kualitas proyek jalan tidak semata-mata diukur dari selesainya pekerjaan secara fisik, tetapi juga dari ketepatan proses pengerjaan dan daya tahan konstruksi setelah digunakan masyarakat.
Reporter: Adi
