Tuban – Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kalijogo, Desa Menilo, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, Jawa – Timur, tuai sorotan masyarakat setempat.
Sorotan itu bermula dari kebijakan pihak SPPG yang secara sepihak melakukan pengurangan tenaga kerja yang notabene warga setempat.
Warga mempertanyakan alasan di balik kebijakan tersebut. Menurut warga, apabila memang harus dilakukan pengurangan tenaga kerja, seharusnya keputusan itu mempertimbangkan keberadaan dan kesempatan kerja masyarakat lokal yang sebelumnya diharapkan dapat memperoleh manfaat dari berdirinya dapur SPPG.
KC Salah seorang warga setempat mengungkapkan kekecewaannya. Ia menilai, sebelum dapur SPPG mulai beroperasi, pernah ada pernyataan dari salah satu petugas bahwa masyarakat lokal akan menjadi prioritas dalam perekrutan tenaga kerja.
“Sejak awal sebelum dapur beroperasi, ada salah satu petugas yang menyampaikan bahwa warga lokal atau masyarakat desa setempat akan diutamakan untuk bekerja. Tetapi sekarang justru warga setempat yang terkena pengurangan. Kami tentu mempertanyakan kebijakan ini,” ujarnya. Rabu (18/11/2026).
Warga menegaskan, keberatan tersebut bukan berarti menolak adanya evaluasi maupun penyesuaian jumlah tenaga kerja. Namun, mereka berharap kebijakan pengurangan dilakukan secara adil, transparan, dan tidak mengabaikan masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi SPPG.
Menurut KC, keberadaan program SPPG semestinya tidak hanya berorientasi pada pelayanan pemenuhan gizi, tetapi juga mampu memberikan dampak ekonomi positif bagi lingkungan sekitar, termasuk membuka kesempatan kerja bagi warga desa setempat.
Apabila masyarakat lokal yang sejak awal diharapkan mendapatkan kesempatan justru menjadi pihak yang terdampak pengurangan tenaga kerja, tentu hal tersebut patut menjadi bahan evaluasi manajemen.
Warga pun berharap pengelola SPPG Kalijogo Menilo dapat memberikan penjelasan secara terbuka mengenai dasar pengurangan tenaga kerja. Kriteria penentuan pekerja yang diberhentikan, serta pertimbangan yang digunakan dalam mengambil keputusan tersebut.
Hingga berita ini disusun, belum ada penjelasan resmi dan klarifikasi dari pihak pengelola SPPG Kalijogo Menilo terkait alasan pengurangan tersebut. Termasuk pertimbangan terhadap tenaga kerja lokal.
Media ini tetap membuka ruang kalrifikasi, hak jawab, hak sanggah dan hak koreksi kepada pengelola SPPG maupun pihak terkait agar persoalan tersebut dapat diketahui secara berimbang.
Masyarakat berharap persoalan ini tidak dibiarkan berlarut-larut. Sebab, kehadiran program yang membawa misi pelayanan masyarakat semestinya juga mampu membangun hubungan baik dengan lingkungan sekitar serta memberikan kesempatan yang adil bagi warga lokal.
Jangan sampai masyarakat hanya menjadi penonton di desanya sendiri, sementara kesempatan kerja yang sebelumnya diharapkan justru hilang tanpa penjelasan yang transparan.














