Penguatan kemandirian desa dan harmoni sosial. Penguatan tata kelola pemerintahan. Pembangunan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan.
Meski pendapatan yang ditargetkan (Rp2,49 triliun) lebih kecil dari belanja (Rp2,60 triliun), yang menyebabkan defisit sebesar Rp109,56 miliar, Pemerintah Kabupaten Jombang telah menyiapkan formula penutup.
Defisit ini akan ditutup melalui pembiayaan netto dengan nilai yang sama, yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2025 sebesar Rp109,69 miliar dan pinjaman jangka pendek RSUD Jombang Rp20 miliar. ”Dengan formula ini, struktur APBD 2026 kembali aman dan berimbang antara pendapatan, belanja, dan pembiayaan,” jelas Bupati H. Warsubi.
Di sisi legislatif, Ketua DPRD Jombang, Hadi Atmaji, menyatakan optimisme meski pembahasan R-APBD 2026 masih panjang.
Pihaknya menegaskan bahwa arah pembangunan tahun depan sejalan dengan program Asta Cita Bupati Warsubi dan Wakil Bupati Salmanudin Yazin, dengan fokus tunggal pada kesejahteraan rakyat Jombang.
“DPRD siap mengawal agar semua program terealisasi,
menandakan kesiapan lembaga legislatif dalam memastikan penggunaan anggaran tepat sasaran”, pungkas Hadi Atmaji.
Reporter: Adi
