BOGOR | MMCNews.id, – Perkembangan baru mengguncang pemberitaan terkait dugaan penawaran biaya rehab senilai Rp20‑90 juta dalam penanganan kasus Muhammad Jaelani atau Zaelani yang dilaporkan diamankan Satresnarkoba Polresta Bogor Kota. Kasus ini muncul tepat di tengah harapan publik terhadap kepemimpinan baru Kombes Pol. Adhitya Panji Anom selaku Kapolresta Bogor Kota – dan kini kinerja lembaga tersebut pun patut dipertanyakan!
Sebelumnya, awak media sudah menghubungi Humas Polresta Bogor Kota IPDA Iman yang menyatakan perlu waktu untuk mengonfirmasi ke Sat Narkoba; namun hingga saat itu belum ada jawaban lanjutan. Kini, pada Sabtu (24/10) sekitar pukul 16.30 WIB, Kanit IV Satresnarkoba menghubungi awak media lewat pesan WhatsApp:
“Assalamualaikum wr wb bg iwan, saya kanit 4 satresnarkoba bg iwan izin bisa tlp bg. Bg berkenan bisa takedown berita sambil menunggu kita ketemu bg izin punten bg 🙏🏻🙏🏻”
Awak media menjawab: “Baik bang.”
Tak lama kemudian Kanit IV juga menyampaikan penyangkalan:
“penyampaian kami, tidak ada permintaan uang/materi terhadap pelaku yang dimaksud, kami selalu berupaya melaksanakan tugas sesuai SOP. Terima kasih beritanya. Semoga beritanya selalu amanah”
Dengan adanya permintaan menurunkan berita bersamaan dengan penyangkalan tersebut, pertanyaan publik semakin menguat: Apakah ini langkah klarifikasi atau upaya meredam pemberitaan? Mengapa baru setelah ada pemberitaan ada penyangkalan tanpa menyajikan data kasus, status tersangka, hasil verifikasi terhadap keterangan istri, serta bukti bahwa semuanya sudah sesuai SOP? Di bawah kepemimpinan Kapolresta baru, publik bertanya: Apakah mekanisme penanganan kasus narkotika sudah berjalan transparan? Apakah ada pemeriksaan internal atas keterangan keluarga? Apakah permintaan takedown itu merupakan kewenangan resmi atau justru menambah tanda tanya?
Kanit memang menyatakan tidak ada permintaan uang dan bertindak sesuai SOP – namun itu belum menjawab seluruh pertanyaan media dan masyarakat:
✅ Apakah benar Muhammad Jaelani/Zaelani diamankan? Apa status kasusnya sekarang?
✅ Siapa yang diduga menyampaikan penawaran biaya rehab kepada keluarga? Apakah sudah diperiksa?
✅ Apakah benar ada kerja sama resmi dengan Rehab Ultra? Apakah pengalihan ke rehab sudah sesuai prosedur BNN/Pengadilan?
✅ Apakah statusnya sudah dipastikan sebagai penyalahguna atau pengedar?
✅ Mengapa permintaan pertemuan disampaikan bersamaan dengan permintaan menurunkan berita sebelum ada penjelasan lengkap?
Publik menuntut agar Kombes Pol. Adhitya Panji Anom segera mengambil langkah: memerintahkan verifikasi menyeluruh terhadap keterangan keluarga, mempublikasikan status kasus, menunjukkan dasar hukum pengalihan ke rehab, dan menjelaskan siapa yang berwenang meminta media menurunkan berita! Jangan hanya menyangkal adanya uang – buktikan bahwa seluruh proses penegakan hukum berjalan adil, terbuka, dan sesuai komitmen kepemimpinan baru!
