Lebih parahnya, di dalam tubuh KPUD sendiri, antar komisioner terlihat saling melempar tanggung jawab terkait pembayaran ini. Beberapa komisioner mengklaim bahwa masalah ini berada di tangan rekan mereka, sementara yang lain berkilah bahwa proses administrasi yang rumit menjadi penghambat. Situasi ini semakin memperburuk citra KPUD, yang seharusnya menampilkan integritas dan profesionalisme.
Pihak media menegaskan pentingnya penyelesaian masalah ini secara profesional dan berharap KPUD segera memberikan klarifikasi terkait situasi ini. Jika masalah ini tidak ditangani, media tidak akan ragu untuk mempertimbangkan langkah hukum guna melindungi hak mereka. Diharapkan, tindakan KPUD Boven Digoel untuk segera menyelesaikan masalah ini dapat menghindari preseden buruk dalam kerjasama antara media dan lembaga pemerintah, serta menjaga reputasi kedua belah pihak di mata publik.@
