Komisi V DPRD Jabar Terima Aspirasi KSPSI Jabar

  • Bagikan

Jawa Barat || Mmcnews.id, Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) mendatangi DPRD Jawa Barat untuk menyampaikan aspirasi mereka, khususnya terkait desakan segera diterbitkannya Keputusan Gubernur (Kepgub) tentang upah bagi pekerja dengan masa kerja satu tahun atau lebih. Menanggapi tuntutan tersebut, Komisi V DPRD Jawa Barat berjanji akan segera menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan oleh KSPSI.

Wakil Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat, Abdul Hadi Wijaya, mengungkapkan bahwa pihaknya akan menyampaikan aspirasi KSPSI kepada pimpinan DPRD Jawa Barat, yang selanjutnya akan diteruskan kepada Penjabat Gubernur Jawa Barat, Bey Triadi Machmudin. “Kami dari Komisi V DPRD Jawa Barat akan menindaklanjuti aspirasi atau tuntutan dari KSPSI Jabar dengan menyampaikannya kepada pimpinan kami, yang selanjutnya akan menyampaikan ke Penjabat Gubernur Jabar Bey Triadi Machmudin,” ujarnya di Kota Bandung.

KSPSI meminta agar Penjabat Gubernur segera menerbitkan Kepgub yang mengatur tentang upah bagi pekerja dengan masa kerja satu tahun atau lebih, dengan angka kenaikan berkisar antara 7,21% hingga 14%. Menurut mereka, Kepgub ini sangat penting sebagai payung hukum yang melindungi hak-hak pekerja, terutama yang telah bekerja dalam jangka waktu yang cukup lama.

Abdul Hadi Wijaya menegaskan bahwa Komisi V DPRD Jawa Barat akan segera mengambil langkah-langkah untuk menindaklanjuti tuntutan tersebut. Selain itu, Komisi V juga mengeluarkan tiga rekomendasi yang disampaikan dalam audiensi dengan buruh. Rekomendasi pertama adalah segera menyampaikan tuntutan kepada pimpinan DPRD Jawa Barat untuk menindaklanjuti penerbitan Kepgub terkait upah. Kedua, Komisi V merekomendasikan agar pimpinan DPRD Jawa Barat berkomunikasi langsung dengan Pj Gubernur terkait tuntutan buruh tersebut.

Rekomendasi ketiga adalah, jika tuntutan buruh mengenai penerbitan Kepgub tidak dilaksanakan, Komisi V DPRD Jawa Barat merekomendasikan agar pimpinan DPRD meminta Pemerintah Pusat untuk meninjau ulang dan mengevaluasi penunjukan Pj Gubernur Jawa Barat, Bey Triadi Machmudin. Hal ini dianggap sebagai langkah penting untuk memastikan bahwa hak-hak pekerja di Jawa Barat mendapatkan perhatian serius dan dilindungi sesuai dengan peraturan yang berlaku. (Red)

 

  • Bagikan