CIBINONG, BOGOR | MMCNews.id, – Waktu terus bergulir, namun Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bogor Tenku Mulya hingga kini masih membisu tanpa sepatah kata pun terkait proyek Hotel Aston & Harper milik PT Grand Wahid Pratama di Cibinong. Keheningan pejabat yang seharusnya bertugas mengawasi izin lingkungan itu makin memunculkan isu mencengangkan di kalangan masyarakat luas: adanya dugaan aliran dana bernilai miliaran rupiah yang digunakan untuk “mengurus” kelancaran perizinan proyek hotel yang lokasinya dekat Situ Cibinong dan sejumlah sekolah.
Sebelumnya awak media MMCNews.id sudah mengirimkan pesan konfirmasi resmi melalui WhatsApp kepada Kadis DLH Tenku Mulya. Di dalam pesan tersebut terdapat pertanyaan‑pertanyaan krusial mulai dari kelengkapan dokumen Amdal, ANDALALIN, bukti sosialisasi ke warga terdampak, mitigasi risiko banjir, resapan air, sampai tanggapan atas desakan audit menyeluruh dari praktisi hukum Berto Tumpal Harianja.
Hingga berita lanjutan ini terbit, tidak ada balasan, tidak ada penjelasan, bahkan tidak ada pemberitahuan kapan Kadis DLH akan memberikan jawaban. Keheningan itu berbanding lurus dengan isu yang berkembang di lapangan, yakni dugaan adanya dana miliaran rupiah yang dialokasikan untuk melancarkan seluruh proses perizinan proyek hotel tersebut. Perlu ditegaskan, informasi nilai miliaran rupiah itu adalah isu yang beredar di masyarakat dan sumber lapangan, belum terkonfirmasi kebenarannya.
Masyarakat pun bertanya‑tanya:
✅ Kalau seluruh perizinan proyek hotel sudah sah, lengkap dan sesuai aturan, mengapa Kadis DLH enggan menjelaskan ke publik?
✅ Benarkah ada dana miliaran rupiah yang diduga dipakai untuk mengurus kelancaran izin proyek Aston & Harper?
✅ Siapa pihak yang menerima dana miliaran rupiah yang beredar di isu masyarakat?
✅ Apakah Amdal proyek hotel sudah benar‑benar diaudit secara independen?
✅ Apakah Pemkab Bogor, Inspektorat Daerah, KPK dan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat mau turun menyelidiki dugaan aliran dana miliaran rupiah tersebut?
Praktisi hukum Berto Tumpal Harianja sebelumnya sudah memperingatkan agar Pemkab Bogor terhindar dari permainan perizinan yang merugikan warga, lingkungan, Situ Cibinong serta anak‑anak sekolah di sekitar lokasi proyek. Ia juga menyatakan masyarakat siap menempuh jalur gugatan warga negara (citizen lawsuit) apabila pemerintah daerah lambat bertindak.
“Kami minta Kadis DLH Tenku Mulya segera buka suara, buktikan bahwa tidak ada permainan apapun di balik perizinan Hotel Aston & Harper. Kalau memang ada yang salah, segera perbaiki, jangan diam saja,” tegas salah satu warga Cibinong.
MMCNews.id masih menunggu tanggapan resmi dari Kadis DLH Tenku Mulya, Pemkab Bogor, PT Grand Wahid Pratama, serta instansi pengawas seperti Inspektorat Daerah, Kejati Jabar dan KPK. Berita akan diperbarui segera setelah ada jawaban resmi dari para pihak.
