Lahat | MMC – Pers dalam menjalankan perannya memberikan kontribusi terhadap mencerdasan kehidupan bangsa melalui informasi yang disampaikan dalam publikasi tulisan beritanya, sekaligus membawa amanat Undang-Undang Dasar 1945 dalam kebebasan berpikir dan berpendapat sebagai Hak Asasi Manusia.
Namun berbeda dengan yang dialami Umar, salah satu wartawan yang getol membongkar ketidak adilan di desa PAU Kecamatan Kota agung Kabupaten Lahat Sumsel. Disaat dirinya membela masyarakat yang diduga mendapat perlakuan tidak adil, dan menyuarakan aspirasi masyarakat melalui pemberitaan, ia malah dilaporkan atas dugaan pencemaran nama baik melalui UU ITE.
Hal tersebut dibuktikan adanya aduan dipolres lahat terkait pemberitaan yang berjudul : “Diduga Lakukan Penyimpangan Gaji Tunjangan Perangkat Desa dan Dana BLT DD tahun 2022 serta Dana Kas Desa”, yang tayang 6/6/2023 di MMC SRIWIJAYA, berujung diadukan kepolres lahat oleh oknum Kades PAU. dengan Nomor : LPN / 322 / VII / 2023 / Satreskrim tanggal 13 Juli 2023.
M. Umar mengatakan peristiwa tersebut bermula ketika beberapa orang warga dan dua orang Exs perangkat desa PAU pada Bulan Mei mendatangi rumahnya dan menceritakan ketidak adilan yang mereka alami, Yakni para penerima manfaat dana bantuan langsung (BLT), dan Gaji Perangkat Desa tidak di berikaan kepada yang berhak serta Dipertanyakan Pengunaan Dana Kas Desa yang disetor oleh mantan Kades tahun 2022.
Peristiwa yang menimpa warga penerima manfaat dan dua orang Exs perangkat itu sebelumnya sudah diadukan ke polsek kota agung, saat dipolsek menurut nya hanya Dokumentasi dan data pendukung yang di minta polisi namun Warga tersebut tidak menerima Surat Tanda Bukti Lapor. Kemudian oleh pihak polsek di sarankan ke Unit Pidsus polres Lahat, tak hanya lapor polisi, mereka meminta bantuan media untuk memperjuangkan haknya melalui pemberitaan.
“Setelah adanya aduan warga beserta Exs perangkat tersebut, wartawan chek and kroscek data, yang kemudian muncul beberapa kali pemberitaan di MMC SRIWIJAYA, selanjutnya warga juga Exs perangkat tersebut menerima undangan dari unit Pidsus Satreskrim polres Lahat, selain itu Kepala desa PAUpun diundang oleh Pidsus Satreskrim polres Lahat untuk Verifikasi”, Kata Umar. 19/8.
Saat di pertanyakan oleh awak media MMC (Sriwjaya) kepada Pihak Penyidik perihal sejauh mana proses laporan warga terkait penyaluran BLT Tahun 2022, serta Gaji Exs Perangkat Desa yang tidak di berikan kepada yang berhak, malah di bekukan di simpan kerekening Desa, Penyidik mengatakan “Perkara ini masih panjang dan masih dalam proses penyelidikan, selain itu mengenai laporan kades PAU kepada Awak media tentang Pemberitaan hingga selesai Pemberkasan selanjut nya akan di dilimpahkan kepada Dewan Pers yang memiliki kewenangan untuk menyatakan Siapa yang Benar atau Salah.”Terang Umar.
Diduga untuk mengaburkan permasalahan sebenarnya terkait dugaan penyimpangan yang terjadi di desa tersebut, disaat yang sama wartawan media ini juga dilaporkan oleh Kades PAU terkait pemberitaan, dengan UU ITE.
Kendati dalam menjalankan tugas dan fungsinya media dilindungi UU No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers, Adanya laporan tersebut, Ironisnya Pihak Kepolisian Resort Lahat langsung melayangkan undangan permintaan informasi ke wartawan dengan nomor : B/1307/VIII/2023/Satreskrim.
Adanya aduan tersebut secara langsung maupun tidak langsung menghambat tugas jurnalistik, karena delik aduan Pers telah diatur di dalam UU No. 40 Th 1999.
Saifudin Penasehat PWI Kabupaten Lahat dengan tegas mengatakan akan mengawal dugaan kasus Kepala desa tersebut karena sudah menghalang – halangi tugas seorang wartawan.
