“Kami meminta audensi dengan Pj. Gubernur untuk meninjau ulang proses ini. Kami menyarankan penambahan waktu dan penerimaan secara offline, serta kami akan mengawasi agar kuota 80% OAP terpenuhi dengan baik. Kami ingin menjaga kedamaian di Papua Selatan,” ungkapnya dengan tegas.
Dengan langkah keras ini, MRP Papua Selatan menegaskan komitmennya untuk memastikan keadilan dan inklusivitas dalam proses penerimaan ASN, menjaga kedamaian, serta memperjuangkan hak-hak anak-anak asli Papua Selatan. [Gilang/Linthon]
