Selain melakukan pengawasan, Bernard juga menyebutkan upaya-upaya pencegahan pelanggaran sesuai dengan Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 89 Tahun 2024. Langkah-langkah ini mencakup memastikan bahwa petugas Pantarlih bertindak secara profesional dan independen, serta mematuhi prosedur yang telah ditetapkan untuk Coklit, termasuk dalam penggunaan Sistem Informasi Daftar Pemilih (Sidalih).
“Selain mendirikan posko untuk mengawal hak pilih, kami juga akan memfokuskan pengawasan terhadap titik-titik potensial pelanggaran yang krusial dalam tahapan Penyusunan Daftar Pemilih untuk Pilkada Serentak tahun 2024 ini,” ujar Bernard.
Bawaslu Kabupaten Boven Digoel juga akan mengoptimalkan kegiatan analisis data pemilih, pemetaan wilayah rawan, serta melakukan penelusuran terhadap kinerja pantarlih. Mereka juga akan melakukan patroli pengawasan untuk memastikan partisipasi aktif dari masyarakat dalam penyusunan dan pemutakhiran data pemilih.
“Dengan demikian, kami mengingatkan kepada masyarakat di 112 kampung agar tetap berada di lokasi mereka untuk memudahkan petugas pantarlih dalam pendataan, sehingga hak suara mereka dapat terwujud saat pencoblosan nanti,” tutup Bernard. [Linthon]
