– Perlindungan Anak: Rp 15.573.000
– Kegiatan Posyandu: Total berkisar puluhan juta, jauh di bawah anggaran jalan.
Dugaan “Bancakan” Proyek, Masyarakat Bertanya-tanya
Fenomena di mana anggaran infrastruktur membengkak sementara program sosial minim, seringkali dikaitkan dengan praktik mark-up dan pembagian proyek kepada kelompok tertentu.
Dengan total anggaran yang begitu besar, ditambah tambahan dana perawatan Rp 1 Miliar, wajar jika masyarakat mempertanyakan:
“Benarkah infrastrukturnya rusak parah sampai butuh hampir setengah miliar? Atau ini hanya modus agar uang bisa cepat keluar dan dibagi-bagikan?.
Belum lagi pos “Keadaan Mendesak” senilai Rp 144 Juta dan “Penanggulangan Bencana” Rp 75 Juta yang juga menjadi sorotan, apakah penggunaannya sesuai prosedur atau hanya pelarian anggaran?
Desakan Transparansi
Masyarakat dan berbagai pihak menuntut Pemerintah Desa Cijayanti untuk membuka kartu asli. Rincian lokasi, spesifikasi teknis, hingga nama pemenang tender harus dipajang secara terbuka. Jangan sampai status desa mandiri justru dijadikan tameng untuk mengelola uang rakyat tanpa pengawasan ketat.
Apakah ini pembangunan yang berkelanjutan, atau sekadar “bancakan” sesaat yang meninggalkan masalah di kemudian hari?
Laporan: Tim Investigasi
