Namun, Damianus tidak hanya menyoroti kekurangan regulasi, tetapi juga mengajak semua pihak untuk memiliki kesadaran politik moral. Dalam konteks Papua yang kaya akan keberagaman etnis dan budaya, penting bagi non-OAP untuk mengakui dan memberikan ruang kepada kandidat dari masyarakat asli Papua.
“Kami berharap agar saudara-saudara non-OAP juga mempertimbangkan peran mereka dalam menjaga keseimbangan dan keadilan dalam proses politik di tanah Papua. Ini bukan hanya masalah regulasi, tetapi juga tentang kesadaran akan kepentingan bersama dalam mewujudkan perdamaian dan harmoni di wilayah ini,” tambahnya.
Panggilan untuk menghargai dan mengakui aspirasi masyarakat asli Papua dalam proses politik adalah esensi dari pernyataan Damianus. Dengan demikian, diharapkan bahwa kesadaran politik moral akan menjadi landasan bagi semua pihak dalam membangun Papua yang inklusif dan berkelanjutan. [Gilang/Linthon]
