Pansus V DPRD Bojonegoro Rampungkan Perubahan Perda Pilkades

  • Bagikan

Bojonegoro – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bojonegoro Melalui Satuan Kerja Panitia Khusus (Pansus) V Menggelar Rapat bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Bagian Hukum, serta sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terkait Bahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kepala Desa. Bertempat di Ruang Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Bojonegoro, Jawa Timur. Rabu (18/11/2026).

Sejumlah poin penting menjadi perhatian dalam pembahasan, mulai dari persyaratan calon kepala desa (cakades) dari luar desa, mekanisme verifikasi administrasi, hingga ketentuan apabila hanya terdapat satu pendaftar dalam pemilihan kepala desa (Pilkades).

Rapat yang berlangsung sekitar 4 jam itu secara resmi dibuka Ketua Pansus V, Sudiyono. Selanjutnya, pembahasan substansi pasal demi pasal dipimpin Sekretaris Pansus V, Donny Bayu Setiawan. Salah satu poin yang krusial dalam pembahasan tersebut adalah persyaratan bagi calon kepala desa yang berasal dari luar desa.

Dony menjelaskan bila calon dari luar di wajibkan dapat dukungan 10℅ dari jumlah pemilih yang di tetapkan.

“Dalam rumusan yang disepakati, calon dari luar desa diwajibkan memperoleh dukungan tertulis minimal 10 persen dari jumlah pemilih di desa yang bersangkutan. Penghitungan dukungan tersebut mengacu pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu terakhir,” jelas Dony Bayu Setiawan.

Tak kalah penting, Dony menyebutkan, ketentuan lain yang juga dibahas menyangkut proses verifikasi administrasi bakal calon kepala desa.

Apabila dalam masa verifikasi terdapat pengaduan atau masukan masyarakat mengenai pemenuhan persyaratan administrasi calon, panitia Pilkades akan melakukan verifikasi faktual kepada instansi yang berwenang.

“Mekanisme ini dimaksudkan untuk memastikan kebenaran dokumen dan persyaratan yang dipenuhi setiap bakal calon,” tandasnya.

Poin berikutnya lanjut Dony, mengatur situasi apabila hingga berakhirnya masa perpanjangan pendaftaran hanya terdapat satu orang pendaftar, maka panitia Pilkades bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) akan melakukan musyawarah mufakat untuk menentukan apakah tahapan Pilkades dilanjutkan atau ditunda.

Ia menambahkan, apabila disepakati tidak dilanjutkan, pelaksanaan Pilkades ditunda hingga gelombang berikutnya dan jabatan kepala desa diisi oleh Penjabat (Pj). Namun, apabila tahapan tetap dilanjutkan, calon tunggal akan berhadapan dengan bumbung kosong dalam pemungutan suara.

“Jika bumbung kosong memperoleh suara terbanyak, Pilkades akan kembali dilaksanakan pada gelombang berikutnya. Sementara itu, jabatan kepala desa untuk sementara diisi oleh Pj yang ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Bupati,” tambah Dony.

Hal penting lainnya berkaitan dengan masa jabatan kepala desa. Dalam rumusan perubahan Perda tersebut, kepala desa yang telah menjabat dua periode sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 masih diberikan kesempatan untuk mencalonkan diri satu periode lagi, sesuai ketentuan yang diatur dalam perubahan Perda.

Persoalan lain yang menjadi perhatian Pansus adalah ketentuan jumlah calon kepala desa.

Jika sebelumnya Pilkades mensyaratkan minimal dua dan maksimal lima calon, kini mekanisme calon tunggal turut diakomodasi dalam rancangan perubahan regulasi.

Apabila pendaftaran hanya menghasilkan satu calon, tahapan pendaftaran akan dibuka kembali melalui tiga periode, yakni sembilan hari, 15 hari, dan dilanjutkan 10 hari.

“Apabila setelah tahapan tersebut tetap hanya terdapat satu calon, panitia bersama pihak terkait akan melakukan musyawarah untuk menentukan kelanjutan proses pemilihan,” ujar Sudiyono.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Bojonegoro, Djoko Lukito, menegaskan perubahan Raperda ini bukan untuk merombak total substansi Perda lama.

“Perubahan itu hanya menyesuaikan PP Nomor 16 Tahun 2026, tidak lebih dari itu,” tegas Djoko.

Pernyataan tersebut sekaligus menepis kekhawatiran bahwa revisi akan mengubah keseluruhan tata kelola pemerintahan desa.

Tuntasnya pembahasan substansi di tingkat Pansus V menjadi bagian dari proses legislasi DPRD Bojonegoro dalam menyusun perubahan regulasi tentang kepala desa. Seluruh rumusan selanjutnya akan mengikuti tahapan pembentukan peraturan daerah sesuai mekanisme dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Perubahan regulasi ini menjadi salah satu instrumen penting dalam mengatur penyelenggaraan Pilkades, khususnya terkait persyaratan pencalonan, transparansi administrasi, mekanisme menghadapi calon tunggal, serta pengaturan kesempatan pencalonan verifikasi kembali bagi kepala desa.

  • Bagikan