Bogor | MMCNews.id, – Setelah awak media MMCNews.id mengirimkan permintaan konfirmasi beserta berkas Surat Edaran Nomor 900.1.1/285‑BPKAD ke Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, pihak Sekda akhirnya memberikan tanggapan tertulis melalui pesan WhatsApp Jumat (13‑11) pagi.
Dalam jawaban yang diterima media, Sekda menjelaskan alasan diterbitkannya surat edaran pengendalian belanja daerah APBD 2026. Menurut keterangan Sekda, kebijakan pengendalian posisi kas di Kas Daerah (KASDA) dilakukan karena adanya penurunan tren pendapatan daerah, baik dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun dana transfer.
“Edaran pengendalian belanja dimaksudkan mengendalikan posisi kas dikasda dikarenakan penurunan trend pendapatan daerah baik PAD ataupun dana transfer,” tulis pesan tanggapan Sekda.
Sekda juga membenarkan adanya sisa tunggakan tahun 2025, namun angka yang disampaikan berbeda dari informasi awal yang beredar di masyarakat. Bukan Rp50‑60 Miliar, melainkan sisa Rp44 Miliar. Pihak Sekda menyebut dana sebesar itu adalah retensi 5 persen dari kegiatan‑kegiatan yang diberi kesempatan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
“Tunggakan tahun 2025 sisa 44 milyar dan akan dibayarkan segera di bulan nov dan des ini. Tunggakan itu merupakan retensi 5% dan kegiatan yg diberi kesempatan oleh PPK,” jelas Sekda.
Poin penting lain yang disampaikan Sekda, sisa tunggakan Rp44 Miliar bukan penyebab dikeluarkannya Surat Edaran Penghematan anggaran saat ini. Faktor utama pertimbangan penerbitan SE adalah perolehan pendapatan daerah yang melandai.
“Tunggakan ini bukan yg menyebabkan terbitnya SE ini akan tetapi perolehan pendapatan daerah yg menjadi pertimbangan,” ucap Sekda.
Selain itu, Sekda menegaskan pengendalian belanja yang diinstruksikan ke seluruh SKPD adalah penundaan pelaksanaan belanja perjalanan dinas (perjadin), ATK, serta kegiatan‑kegiatan seremonial yang tidak bersifat mendesak.
Masyarakat kini menantikan bukti realisasi pembayaran retensi Rp44 Miliar pada November‑Desember 2026, sekaligus meminta Pemkab Bogor tetap menjaga kualitas layanan publik meskipun ada pengendalian anggaran perjalanan dinas, ATK, dan kegiatan seremonial.
Sampai berita tayang, MMCNews.id masih menunggu rilis resmi tertulis dari BPKAD / Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor untuk dokumen pendukung data retensi Rp44 Miliar.
