Bojonegoro, – Usai Mendengar Penyampaian Bupati Bojonegoro Terkait Raperda di Sidang Paripurna. Salah Satu Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Bojonegoro Melalui Juru Bicaranya Wawan Kurniyanto Membacakan Pandangan Umum.
Dihadapan Peserta Sidang, Fraksi P Gerindra memberi catatan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.
Catatan diarahkan pada serapan belanja, pengelolaan pendapatan daerah, hingga potensi Sisa Lebih Penggunaan Anggaran SiLPA yang dinilai jangan sampai berulang setiap tahun.
Fraksi Gerindra menilai perubahan APBD harus menjadi instrumen untuk menyesuaikan kebijakan pembangunan dengan kemampuan keuangan daerah. Pengelolaan anggaran juga harus berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
Berdasarkan catatan fraksi, realisasi pendapatan daerah hingga Juni 2026 baru mencapai Rp2,009 triliun dari target Rp4,566 triliun atau 44,01 persen.
Rinciannya, Pendapatan Asli Daerah PAD terealisasi Rp596,04 miliar atau 54,86 persen. Sementara pendapatan transfer mencapai Rp1,413 triliun atau 40,20 persen.
“Kondisi ini menunjukkan masih tingginya ketergantungan Bojonegoro terhadap dana transfer pemerintah pusat,” ujar Wawan. Rabu (26/08/2026).
Gerindra juga menyoroti intensifikasi pajak dan retribusi daerah yang perlu diperkuat, validitas data objek pajak dan retribusi, serta optimalisasi BUMD agar kontribusi ke PAD lebih besar.
Di sisi belanja, dari proyeksi Rp6,499 triliun, realisasi hingga Juni baru Rp1,658 triliun atau 25,51 persen.
Fraksi Gerindra mengapresiasi langkah eksekutif menyusun perubahan APBD. Namun mereka meminta pengorganisasian yang lebih baik antara kegiatan dan jenis belanja.
Gerindra juga mendorong Pemkab mengevaluasi faktor penyebab munculnya SiLPA pada tahun sebelumnya. Capaian anggaran, kata Wawan, harus disandingkan dengan realisasi fisik serta capaian pendapatan dan belanja.
Di sektor pembangunan, Gerindra mengapresiasi pembenahan tata kelola pemerintahan dan pembangunan infrastruktur di perkotaan maupun perdesaan.
Namun fraksi ini meminta pemerintah tidak mengabaikan sektor prioritas, terutama pendidikan, infrastruktur, dan kesejahteraan guru.
“Ukuran keberhasilan pembangunan tidak hanya dilihat dari seberapa besar anggaran terserap OPD. Orientasi utama perubahan APBD harus tetap pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tegas Wawan.
Setiap rupiah anggaran, lanjut dia, semestinya memiliki korelasi dengan hasil nyata yang dirasakan masyarakat. Karena itu kebijakan perubahan anggaran diminta disusun berdasarkan analisis matang, berorientasi hasil, dan mempertimbangkan keberlanjutan.
Gerindra juga meminta seluruh OPD meningkatkan kinerja pelayanan publik. Program yang diusulkan jangan hanya jadi formalitas penganggaran.
Fraksi Gerindra berharap seluruh catatan itu menjadi komitmen bersama agar anggaran daerah benar-benar bekerja untuk kepentingan masyarakat Bojonegoro.
