Kab. Bogor| MMCNews.id — 20 Agustus 2026 Keresahan mendalam melanda jajaran birokrasi Pemerintah Kabupaten Bogor. Kabar mengejutkan merebak luas: enam pejabat eselon II — kepala dinas hingga kepala badan — diduga menjadi sasaran penjemputan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam hitungan hari terakhir.
Informasi yang beredar menyebutkan, nama-nama pejabat tersebut tiba-tiba tak dapat dihubungi. Rekan kerja di lingkungan Pemkab Bogor mulai berbisik-bisik: apakah mereka telah diamankan? Apakah ini penangkapan yang sengaja ditutup-tutupi?
Namun upaya konfirmasi justru memunculkan tanda tanya yang jauh lebih besar. Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor Ajat Rochmat Jatnika sama sekali tidak memberikan tanggapan. Baik melalui pesan WhatsApp maupun sambungan telepon, pertanyaan yang kami sampaikan terkait kabar penjemputan tersebut tidak dijawab sedikit pun.
Kebisuan Sekda ini tentu memicu dugaan yang lebih dalam: apakah ada hal yang sengaja ditutup-tutupi? Sebagai pejabat tertinggi harian di lingkungan Pemkab Bogor, sikap bungkam ini justru memperkuat dugaan bahwa sesuatu yang besar sedang terjadi di balik layar birokrasi.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari KPK maupun dari jajaran Pimpinan Pemkab Bogor. Upaya konfirmasi kepada Humas KPK dan Bupati Kabupaten Bogor masih menunggu tanggapan.
Kabupaten Bogor memang bukan wilayah asing bagi skandal korupsi bergaya OTT. Pada 2014, Bupati saat itu Rachmat Yasin diamankan KPK. April 2022, Bupati Ade Yasin tertangkap tangan bersama tujuh orang lainnya terkait suap auditor BPK senilai Rp1,024 miliar.
Kini, di saat Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor tengah memproses kasus kerugian negara Rp9,1 miliar pada proyek RSUD Parung serta dugaan kerugian Rp1,2 miliar pada pengelolaan aset daerah, muncul kabar baru yang mengancam mengulang sejarah kelam yang sama.
Masyarakat Kabupaten Bogor sudah tak sabar. Mereka menuntut kejelasan. Jika kabar ini tidak benar, mengapa tidak diluruskan saja? Jika benar, maka birokrasi Kabupaten Bogor kembali membuktikan dirinya belum belajar dari kesalahan yang sama berulang kali.
“Jangan biarkan kebisuan ini berlarut-larut. Kejelasan adalah hak kami, bukan rahasia negara,” tegas salah satu warga yang mengikuti perkembangan ini.
Tim investigasi MMCNews.id terus menelusuri setiap perkembangan dan akan segera melaporkan begitu ada tanggapan resmi.
“Hingga berita ini diturunkan, identitas keenam pejabat tersebut belum diungkapkan secara resmi ke publik. Tim MMCNews.id terus menelusuri dan akan segera mengabarkan begitu ada keterangan yang dapat dipastikan kebenarannya.”
