Ada Dugaan Kerjasama Oknum Kemenag dan Ketua Kelompok Melakulan Pungutan Biaya Kepada Jemaah Haji

  • Bagikan

Mmcnews_ Lahat 08 Mei 2025.

KANTOR PELAYAN HAJI DAN UMRAH KABUPATEN LAHAT

Terkait Pemberitaan yang telah beberapa tayang di media ini mengenai adanya Dugaan Pungutan diluar ketentuan pada Jemaah Haji Tahun 1446/2025 H yang dilakukan oleh Ketua Kelompok Jemaah Haji Mandiri M.Gufron di di sinyalir adanya keterlibatan Pihak Kemenag kabupaten Lahat

Seperti yang disampaikan Dewan Pengurus Daerah Jaringan Pendamping Kebijakan Pemerintah (DPD -JPKP) ferizan Amd yang di wakili Noval Irawan selaku Bidang Humas dan Investigasi adanya Dugaan keterlibatan pihak Kemenag kabupaten lahat Pungutan Biaya kepada Kelompok Jemaah Haji Mandiri yang sudah terdaftar di Pemerintah Kabupaten lahat hampir lebih kurang 120 Orang tersebut sudah menjadi Tanggung Jawab Pihak Kemenag kenapa masih ada yang mengatas namakan Kelompok Jemaah Haji Mandiri diketuai M.Gufran melakukan Kegiatan Manasik dan dengan mendirikan kelompok serta meungut Dana/Biaya Seharusnya hal ini tidak terjadi Disi lain secara Aturan yang ditelaah ditentukan ini akan rancu di Mata Publik

Jika akan membentuk Kelompok di dalam Jemaah Haji yang akan Menjalankan haji seperti yang ada mengatas namakan Kelompok Jemaah Haji mandiri seharus nya sejak awal Jemaah Haji tersebut memisahkan diri seperti Jemaah yang di nangungi oleh pihak 3(ketiga) kenapa kelompok jemaah haji Mandiri yang sudah terdaftar di pemerintah ini harus dikenakan biaya lagi kepada Ketua Kelompok yang mengatas namkan Kelompok jemah haji mandiri yang belum memisahkan diri dan secara legelitas kelompok tersebut bukan seperti kelompok Haji KBIHU (Kelompok Bimbangan Ibadah Haji dan Umrah ) lain nya berdiri secara mandiri dan memiliki Legalitas yang resmi Dimata Pemerintah yakni sseperti
1. KBIHU ASSALAM
2. KBIHU ALFATAH
3. KBIHU USSAQ HARAMAIN.

jelas Legelitas nya mulai dari Akte Pendirian,Izin Ber usaha, izin Kemenkuham RI, serta Memiliki Kantor sendiri surat keterangan Domisili untuk tertib secara Administrasi dan dapat dipertanggung jawaban

Sementara Kelompok Jemaah Haji Mandiri yang di bentuk oleh M.Gufron kegiatan bimbingan Manasik yang dilaksanakan masih melibatkan Pihak Kemenag kabupaten lahat namun masih tetap di Pungut Biaya nominal yang telah ditentukan sebesar rp 2.500.000/Jemaah dengan kegunaan nya hanya untuk makan minum bareng
Serta hal tersebut tidak ada Undang undang yang melarang

Apakah Dana yang telah dipugut oleh M.Gugron selaku ketua kelompok jemaah haji mandiri ini sudah sesuai dengan ketentuan dan jelas Pegunaan nya serta secara administrasi dapat di pertanggunggung jawabkan

Selain itu kami mempertanyakan atas kebeeadaan Kelompok Jemaah Haji Mandiri ini apakah jelas di mata hukum legalitas nya /Resmi atau Tidak dikarenakan adanya pungutan Biaya kembali kepada para jemaah Haji yang sudah terdaftar dipemerintah Daerah kabupaten Lahat “Perlu digaris bawahi kesemua Jamaah haji termasuk Kelompok haji mandiri tetap mengikuti bimbingan manasik yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama secara gratis ‘ tanpa ada pungutan Biaya lagi sepeserpun.

Meskipun tidak melalui KBIH atau yayasan, jamaah haji mandiri tetap harus membayar BPIH yang ditetapkan oleh pemerintah dan Pembayaran BPIH dilakukan melalui bank yang telah ditunjuk sebagai BPS BPIH dengan membuka rekening tabungan haj bukan biaya seperti di pungut oleh M.Gufran selaku ketua kelompok Jemah Haji mandiri ungkap Noval _

kepada Kepala Kemendepag Lahat
Drs. H. Napikurrohman. M.M melalui Ujang Jamhari Kasi PHU
Mengatakan perlu diketahui jamaah haji regular di selenggarakan oleh Kementerian agama Repulik Indonesia, untuk jamaah haji kabupaten Lahat tentu di selenggarakan oleh kantor kementerian agama kabupaten Lahat, sebagai perpanjangan tangan dari kemeterian agama RI, dengan demikian maka mulai dari pendaftaran, pemanggilan jamaah porsi berangkat, pemberkasan, verikasi data semua di kerjakan oleh kantor kementerian agama kabupaten Lahat,
Selanjutnya sebelum musim haji di mulai kemeterian agama RI, akan mengeluarkan estimasi jamaah haji berhak melunasi, lalu kementrian agama kabupaten kota akan memanggil calon jamaah haji untuk verikasi data, setelah semua berhak lunas terverifikasi baru di lakukan pembinaan yaitu manasik,
Dalam pertemuan manasik ini terjadi interaksi dan musyawarah antar jamaah ada jamaah yang sudah memutuskan masuk Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) ada jamaah yang belum memutuskan akan gabung atau cukup dengan mengikuti manasik haji yang di adakan oleh kemenag.
Untuk keperluan pembentukan kloter kantor wilayah memintah jamaah di bentuk dalam regu dan rombongan, maka kementerian agama kabupaten Lahat minta kepada KBIHU agar mengirimkan susunan Regu dan Rombongan, dari susunan regu dan rombongan yang dikirim oleh KBIHU, jika terdapat jamaah yang namanya tidak tercantum dalam susunan regu dan rombongan dari KBIHU maka akan di konfermasi jika memang tidak bergabung dengan KBIHU artinya jamaah tersebut mandiri, Calon jamaah haji di beri kebebasan untuk masuk KBIHU atau tidak masuk KBIHU
Jamaah yang tidak tergabung dalam KBIHU artinya jamaah mandiri. Dalam hal jamaah mandiri membuat perencanaan, regu dan rombongan untuk keperluan mereka berangkat ke tanah suci tentu kementerian Agama tidak ikut campur itu adalah hak mereka.

” Terkait tudingan adanya kerjasama pungutan biaya pada calon jemaah haji yang mengikuti manasik haji mandiri, itu tidak benar dan ini perlu saya klarifikasi agar tidak menimbulkan opini negatif,”

Pewarta .Mar

  • Bagikan