Bojonegoro – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bojonegoro, Edi Susanto, memaparkan struktur Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027 dalam Rapat Kerja (Raker) Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Bojonegoro bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Rabu (11/11/2026).
Rapat yang berlangsung di Ruang Badan Anggaran DPRD Kabupaten Bojonegoro tersebut dipimpin Ketua DPRD Bojonegoro, H. Abdulloh Umar, S.Pd. Dalam kesempatan itu, Edi Susanto menyampaikan paparan terkait komposisi pendapatan, belanja, pembiayaan, serta sejumlah penyesuaian anggaran yang diusulkan pemerintah daerah.
Dalam paparannya, Sekda menjelaskan bahwa dokumen RAPBD 2027 yang telah disampaikan kepada DPRD memuat rincian program, kegiatan, dan jenis belanja. Menurutnya, pembahasan hingga tingkat Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) masing-masing OPD masih akan ditindaklanjuti agar pembahasan dapat dilakukan lebih terperinci.
Dari sisi pendapatan, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro merancang pendapatan daerah 2027 sebesar Rp4,490 triliun. Jumlah tersebut terdiri atas pendapatan transfer sekitar Rp3,27 triliun dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp1,215 triliun.
Sementara itu, total belanja daerah dirancang mencapai Rp5,085 triliun. Rinciannya meliputi belanja operasi sebesar Rp3,509 triliun, belanja modal sekitar Rp860,2 miliar, belanja tidak terduga Rp17,8 miliar, serta belanja transfer sekitar Rp695 miliar.
Dengan komposisi tersebut, RAPBD 2027 mengalami defisit sekitar Rp594 miliar. Defisit tersebut direncanakan ditutup melalui pembiayaan daerah, dengan penerimaan pembiayaan sekitar Rp794 miliar dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp200 miliar. Dengan demikian, pembiayaan netto mencapai sekitar Rp594 miliar.
Selain memaparkan struktur anggaran, Edi Susanto juga menjelaskan adanya usulan penyesuaian belanja dalam pembahasan RAPBD 2027. Penyesuaian tersebut mempertimbangkan sejumlah regulasi dan kebutuhan program prioritas daerah.
Di antaranya tindak lanjut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 terkait Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.
Pemerintah daerah juga memperhatikan kebutuhan program prioritas, meliputi ketahanan pangan, penanganan banjir perkotaan, operasional rumah sakit jiwa dan ventilasi, penanganan kekeringan, serta penyediaan angkutan pelajar disabilitas.
Selain itu, penyesuaian anggaran diperlukan untuk menganggarkan kembali kegiatan tahun 2026 yang belum selesai, khususnya terkait pengadaan lahan, sekaligus mendukung optimalisasi pemanfaatan aset daerah.
Usulan penyesuaian belanja tersebut telah disampaikan melalui surat pemerintah daerah kepada DPRD sebagai bahan pembahasan bersama dalam penyusunan RAPBD Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2027.
Melalui rapat kerja tersebut, pembahasan antara Banggar DPRD, TAPD, dan OPD diharapkan dapat menyelaraskan kebutuhan program, kemampuan keuangan daerah, serta prioritas pembangunan Kabupaten Bojonegoro pada tahun anggaran mendatang.
