MMCNEWS.ID | Pemerintah Kota (Pemkot) Denpasar terus mengintensifkan upaya percepatan penanganan stunting. Untuk memastikan kesamaan data dan mengoptimalkan intervensi, Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara melakukan audiensi dengan Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) RI, Prof. Asnawi Abdullah, Ph.D. Pertemuan tersebut didampingi oleh Sekretaris Daerah Kota Denpasar, Ida Bagus Alit Wiradana, dan Kepala Dinas Kesehatan Kota Denpasar, AA Ayu Agung Candrawati, di Gedung Adhyatma, Kemenkes RI, Jakarta, pada Rabu (26/11) pagi.
Wali Kota Jaya Negara menjelaskan bahwa konsultasi mengenai Angka Stunting Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024 Kota Denpasar di BKPK RI merupakan langkah untuk menyamakan data antara pusat dan daerah. Hal ini krusial sebagai dasar intervensi berkelanjutan untuk menekan angka stunting.
“Komitmen seperti ini kami jalankan terutama saat kami mendapati data angka stunting Kota Denpasar mengalami kenaikan. Kami di Kota Denpasar langsung mengambil langkah melaksanakan Posyandu Paripurna serentak dengan sasaran 22.000 Balita atau sekitar 98,1 persen,” ujarnya.
Tujuan utama audiensi ini adalah untuk menelaah data angka stunting yang dirilis Pemerintah Pusat, guna memastikan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Denpasar di tahun 2026 dapat tercapai. Pemkot Denpasar sendiri telah melakukan berbagai upaya strategis di tahun 2024 dan 2025, termasuk saat angka stunting sempat mengalami kenaikan.
Upaya penanganan stunting yang telah dilaksanakan Pemkot Denpasar meliputi Posyandu Paripurna Serentak, Pemberian Makanan Tambahan (PMT) pada Balita kurang gizi, dan pemberian Pangan Olahan untuk Keperluan Medis Khusus (PKMK).
“Kami ingin belajar, apa ada yang belum maksimal kami kerjakan terkait penanganan stunting. Apapun arahan yang terbaik kami akan kerjakan dan mengevaluasi kinerja kami sebelumnya,” kata Jaya Negara.
Kepala BKPK RI, Prof. Asnawi Abdullah, Ph.D., menyambut baik diskusi tersebut. Ia menyatakan bahwa pertemuan ini menjadi forum penting untuk mencermati sejumlah variabel yang berkontribusi signifikan terhadap penurunan stunting agar penanganan di Denpasar menjadi lebih tepat sasaran.
Pemerintah Pusat, melalui BKPK RI, siap mendukung intervensi penanganan stunting, salah satunya melalui fasilitasi penunjukan tim ahli stunting di Kota Denpasar.
“Tujuan kita di sini juga mengupayakan mencari strategi lain terkait penanganan stunting di Kota Denpasar. Melalui desain dan intervensi baru guna mencari mana yang terbaik menghasilkan penanganan stunting yang tepat dan mungkin saja menjalankan program yang belum dilaksanakan oleh Pemkot Denpasar,” tutup Abdullah. *yas
