Mujiono menegaskan, salah satu kejanggalan paling mencolok terletak pada penilaian harga tanah. Salah satu bidang TKD yang berada di kawasan Jalan Pemuda Timur, yang dinilai memiliki lokasi strategis, disebut hanya dihargai Rp860 ribu per meter persegi. Nilai tersebut jauh di bawah harga pasar yang menurut warga masih berada di kisaran di atas Rp1,5 juta per meter persegi.
“Perbedaan nilai ini bukan sekadar selisih kecil. Jika mengacu pada harga pasar wajar, desa berpotensi kehilangan nilai ekonomi yang sangat signifikan,” tegas Mujiono.
Lebih lanjut, dia menilai tukar guling tersebut semakin tidak rasional ketika lima bidang Tanah Kas Desa ditukar hanya dengan satu bidang lahan sawah sebagai tanah pengganti. Ketimpangan ini dinilai tidak hanya dari sisi jumlah, tetapi juga dari sisi kualitas dan fungsi aset yang diterima desa.
Fakta lain yang turut menjadi sorotan, di atas lahan sawah pengganti tersebut diketahui terdapat satu makam, yang secara langsung membatasi pemanfaatan lahan serta menurunkan nilai ekonomis dan fungsional aset desa ke depan.
“Jika dihitung secara sederhana, satu bidang TKD di Jalan Pemuda Timur saja sebenarnya sudah cukup untuk memperoleh tanah pengganti. Lalu menjadi pertanyaan besar, bagaimana dengan nilai empat bidang TKD lainnya? Ke mana nilai itu dialihkan?” ungkapnya.
Masih menurut Mujiono, kondisi tersebut menimbulkan dugaan kuat bahwa prinsip kesetaraan nilai (value for value) dan perlindungan aset desa tidak dijalankan secara optimal. Padahal, Tanah Kas Desa merupakan aset strategis yang semestinya dijaga untuk keberlanjutan keuangan desa dan kesejahteraan masyarakat.
Forum Masyarakat Ngampel menilai, proses tukar guling TKD seharusnya dilakukan secara transparan, akuntabel, dan melibatkan pengawasan publik. Mereka mendesak agar seluruh dokumen penilaian, dasar penentuan harga, serta mekanisme tukar guling dibuka secara terang kepada masyarakat. (Red/Sy/*)
