KPUD juga melakukan pengawasan berkala dan mendorong masyarakat untuk aktif melaporkan dugaan pelanggaran. “Proses ini penting untuk memastikan semua pihak memahami tanggung jawabnya,” ungkap Berthi. Ia menambahkan bahwa pelanggaran serius, termasuk tindakan korupsi, dapat berujung pada sanksi pidana, yang menunjukkan keseriusan KPU dalam menegakkan aturan.
Melalui sosialisasi yang komprehensif ini, KPUD Boven Digoel berharap dapat menciptakan lingkungan pemilu yang transparan dan akuntabel, di mana semua calon dan tim kampanye beroperasi dalam kerangka hukum yang jelas.
“Kami ingin semua peserta pemilu memahami bahwa dana kampanye harus dikelola dengan bijak dan bertanggung jawab,” tutup Berthi, menegaskan komitmen KPUD dalam menjaga proses demokrasi yang sehat dan berintegritas. [Linthon]
