Boven Digoel, Mmcnews – Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto mendapat penolakan dari berbagai kalangan di Papua. Sejumlah pelajar, mahasiswa, dan aktivis di beberapa wilayah Papua menyuarakan ketidaksetujuan mereka terhadap program tersebut, yang dinilai tidak sesuai dengan kebutuhan utama mereka, seperti akses pendidikan dan kesehatan yang lebih baik.
Pada 6 Februari 2025, pelajar di Kabupaten Yahukimo menggelar unjuk rasa menentang program tersebut, menekankan bahwa pemerintah seharusnya lebih fokus pada pemenuhan hak atas pendidikan dan kesehatan yang lebih mendesak. Sehari setelahnya, pada 7 Februari 2025, mahasiswa di Intan Jaya juga melakukan aksi serupa dengan tuntutan agar anggaran lebih difokuskan pada sektor pendidikan dan kesehatan.
Aksi penolakan berlanjut pada 8 Februari 2025, dengan semakin banyak pelajar yang terlibat dalam demonstrasi di berbagai daerah. Mereka mengungkapkan kekhawatiran tentang ketidakadilan dalam distribusi bantuan makanan serta trauma masa lalu yang melibatkan aparat keamanan dalam pembagian bantuan. Mereka berpendapat bahwa ketergantungan pada bantuan pemerintah tidak akan menyelesaikan masalah mendasar yang dihadapi masyarakat.
Dalam menanggapi situasi ini, beberapa pakar dan aktivis menyatakan bahwa pembangunan infrastruktur seperti sekolah, puskesmas, dan fasilitas ekonomi adalah kewajiban pemerintah daerah, yang diharapkan bisa merancang kebijakan yang lebih tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.
Dr. Budi Santoso, seorang ahli kebijakan publik di Universitas Indonesia, mengatakan bahwa meskipun pemerintah pusat memang memiliki peran dalam memberikan dana dan program bantuan, eksekusi dan pengawasan atas penggunaan dana tersebut harus melibatkan pemerintah daerah yang lebih paham akan kondisi lokal. Pemerintah daerah, lanjutnya, harus lebih transparan dalam mengelola dana pembangunan agar dapat memastikan bahwa setiap proyek berjalan dengan baik dan memberi manfaat langsung kepada masyarakat.
Pemerintah Pusat Daerah, dan Kampung Memiliki Dana Khusus untuk Pengembangan Infrastruktur Kesehatan, Pendidikan, dan Ekonomi
Pemerintah pusat melalui berbagai kementerian telah mengalokasikan dana besar untuk pembangunan infrastruktur di daerah yang membutuhkan perhatian khusus. Dana ini mencakup sektor pendidikan, seperti pembangunan sekolah baru dan pelatihan guru, serta sektor kesehatan, termasuk pembangunan rumah sakit dan puskesmas. Selain itu, pemerintah pusat juga menyediakan dana untuk infrastruktur ekonomi, seperti pembangunan jalan, jembatan, dan fasilitas pendukung lainnya yang dapat mempercepat distribusi barang dan jasa di wilayah tersebut.
Program Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Desa adalah contoh alokasi dana yang secara langsung disalurkan ke pemerintah daerah dan kampung untuk meningkatkan infrastruktur lokal. Program ini juga mencakup bantuan langsung untuk sektor pendidikan dan kesehatan, guna mengurangi kesenjangan antara daerah maju dan daerah tertinggal.
