Bojonegoro – DPRD Bojonegoro Menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Penyampaian Nota Pengantar Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Pemandangan Fraksi Fraksi, yang berlangsung di Gedung Paripurna Jln Veteran Bojonegoro, Jawa Timur. pada Senin (22/6/2026).
Bupati Bojonegoro Setyo Wahono dalam pemaparannya menyampaikan bahwa realisasi pendapatan daerah pada Tahun Anggaran 2025 berhasil melampaui target yang telah ditetapkan. Dari target sebesar Rp5,553 triliun lebih, realisasinya mencapai Rp6,469 triliun lebih atau sebesar 110,51 persen.
“Penyampaian pertanggungjawaban pelaksanaan APBD merupakan salah satu tanggung jawab konstitusional pemerintah daerah kepada DPRD dan masyarakat,” ujar Bupati.
Ia menegaskan, laporan pertanggungjawaban APBD merupakan bentuk akuntabilitas sekaligus transparansi pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah kepada DPRD dan masyarakat.
Dari sisi pendapatan, capaian tersebut ditopang oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terealisasi sebesar 107,77 persen dari target Rp1,064 triliun lebih. Realisasi tersebut juga mengalami peningkatan sekitar Rp202,844 miliar dibanding tahun sebelumnya.
Sementara itu, pendapatan transfer turut mencatat kinerja positif dengan realisasi sebesar 111,12 persen dari target Rp4,788 triliun lebih.
Namun demikian, kondisi berbeda terlihat pada sisi belanja daerah. Dari total plafon anggaran sekitar Rp7,887 triliun lebih, realisasi belanja tercatat sebesar 81,50 persen atau sekitar Rp6,427 triliun lebih.
Rinciannya, belanja pegawai terealisasi 80,98 persen, belanja barang dan jasa 72,50 persen, belanja subsidi 15,45 persen, serta belanja bantuan sosial 66,96 persen.
Sementara itu, belanja modal yang menjadi salah satu penopang pembangunan daerah terealisasi 70,98 persen dari total anggaran Rp1,667 triliun lebih.
Adapun belanja bantuan keuangan tercatat 98,61 persen, sedangkan belanja transfer telah terealisasi 100 persen.
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menegaskan capaian tersebut tetap mencerminkan komitmen dalam menjaga stabilitas fiskal daerah serta mendukung pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan publik.
Sekedar informasi, Rapat dilanjutkan dengan pemandangan fraksi fraksi.
