Mafia Tanah Gunung Salak Rp174 Miliar Terkuak! Bukti Koper Uang, Chat Wakil Bupati, Lahan Petani 25 Tahun Terancam Dikuasai

  • Bagikan

BOGOR | MMCNews.id, – Gunung Salak Kabupaten Bogor, menjadi medan pertarungan panas antara petani yang sudah menggarap lahan puluhan tahun melawan jaringan dugaan mafia tanah bernilai ratusan miliar rupiah. Elang Tiga Hambalang Bidang Penegakan Hukum dan Ham, Aminudin S.H., mengangkat bukti‑bukti yang makin menumpuk, menuduh adanya kolusi pejabat mulai dari Kantah BPN Bogor I hingga dugaan keterlibatan lingkaran di jajaran Pemkab Bogor.

Tiga bom kasus besar terungkap satu per satu. Pertama, fasilitas istimewa di kantor BPN sebelum OTT KPK 14 September 2026. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I Sontang Coin Manurung, diduga menyediakan dua ruangan khusus lantai dua kantor BPN untuk staf PT Bahana Sukma Sejahtera (BSS). Ruangan itu diduga dipakai untuk memuluskan perpanjangan SHGB seluas 900 Ha di Desa Jeruk. Padahal menurut PP 20/2021, lahan yang tidak mengajukan perpanjangan dua tahun sebelum masa habis dan terlantar tujuh tahun, seharusnya langsung menjadi tanah negara.

Foto pertemuan di dalam ruang kerja BPN yang beredar semakin memperparah dugaan: pihak swasta bebas masuk membawa berkas, berdiskusi leluasa seolah kantor BPN adalah ruang transaksi milik mereka. Aminudin menegaskan hal itu melanggar Pasal 17 UU No 30 Tahun 2014 tentang konflik kepentingan.

Kedua, transaksi jual beli aset negara senilai Rp68 Miliar. PT Halizano Wistara Persada milik Wawan Nurmawan Nurdin, masa SHGB‑nya sudah habis sejak 2014, seharusnya jadi milik negara. Namun tanah yang terlantar itu diduga dijual ke PT WOT pakai Surat Pelepasan Hak senilai Rp68 Miliar. Perbuatan ini diduga masuk Pasal 2 dan 3 UU Tipikor serta Pasal 385 KUHP penyerobotan tanah negara.

Ketiga, bukti chat WhatsApp yang makin membuat kasus ini makin panas. Tangkapan layar percakapan Kades Cipelang dengan Wakil Bupati Bogor Ade Jaro beredar luas, diduga berisi upaya memuluskan perpanjangan SHGB yang bermasalah. Aminudin menyoroti ini sebagai bukti koordinasi yang tidak pantas antar‑pejabat.

“Jangan puas hanya menahan Dirjen PPTR Lampri dan Kepala Kantah Sontang! KPK harus lanjut menyisir Helmi Direktur PT BSS, seluruh aktor di balik transaksi Rp68 Miliar itu,” desak Aminudin.

Aminudin menegaskan bukti sudah sangat lengkap: dua puluh koper dugaan uang senilai Rp106,3 Miliar, dokumen SHGB, bukti transfer Rp68 Miliar, dua tersangka utama sudah di tahan KPK. Masyarakat petani Gunung Salak yang sudah menggarap lahan lebih dari 25 tahun juga ikut menuntut Kementerian ATR/BPN membatalkan sepuluh perpanjangan SHGB yang diajukan PT BSS, karena banyak dokumen yang diduga palsu, diperkuat bukti chat Kades dan Wakil Bupati Bogor.

“Negara tidak boleh kalah oleh mafia tanah! 900 Ha lahan itu harus dikembalikan ke petani untuk program reforma agraria. Kami BPAN Lembaga Aliansi Jawa Barat akan terus mengawal kasus ini sampai tuntas!” tegas Aminudin.

  • Bagikan