BOGOR | MMCNews.id, — Hingga batas waktu yang ditentukan, pihak Wakil Bupati Bogor, Ade Jaro, belum memberikan tanggapan apa pun terkait beredarnya tangkapan layar percakapan WhatsApp yang diduga antara dirinya dengan Kades Cipelang, yang berkaitan dengan upaya memuluskan perpanjangan Hak Guna Bangunan (HGB) di kawasan Gunung Salak, Kabupaten Bogor.
Saat dihubungi awak media melalui pesan WhatsApp pada Minggu, 8 November 2026, untuk meminta konfirmasi resmi terkait kebenaran percakapan serta keterlibatan dalam proses perpanjangan SHGB seluas 900 hektare yang bermasalah tersebut, pihak Wakil Bupati sama sekali tidak memberikan jawaban — memilih untuk bungkam.
Pertanyaan Konfirmasi yang Tidak Dijawab:
– Benarkah percakapan WhatsApp yang beredar itu adalah percakapan resmi dengan Bapak Wakil Bupati?
– Apakah benar Bapak Wakil Bupati terlibat komunikasi terkait proses perpanjangan SHGB di Desa Jeruk yang masa berlakunya telah habis sejak 2017?
– Bagaimana sikap Bapak Wakil Bupati terhadap dugaan jual beli aset negara senilai Rp68 miliar yang terjadi di wilayah kerjanya?
Kebungkaman ini justru memunculkan lebih banyak tanda tanya di tengah menguatnya dugaan adanya koordinasi yang tidak patut antara pejabat daerah dengan pihak-pihak yang diduga terkait kasus mafia tanah. Seperti diberitakan sebelumnya, percakapan yang beredar memuat permohonan bantuan terkait penyerahan lahan serta kelancaran administrasi yang diduga melibatkan oknum di lingkungan Pemkab Bogor.
Masyarakat Minta Transparansi
Sementara itu, masyarakat dan kelompok petani Gunung Salak yang telah menggarap lahan tersebut lebih dari 25 tahun menilai sikap tidak memberikan tanggapan ini mencurigakan. Mereka mendesak KPK dan Kementerian ATR/BPN untuk turut menyisir jejak komunikasi tersebut sebagai bagian dari pengembangan kasus yang kini telah menjerat sejumlah pejabat negara.
“Ketika ditanya fakta, malah diam. Semakin bungkam, semakin publik berhak bertanya besar apa yang sebenarnya terjadi di balik meja kerja pejabat kita,” ujar salah satu perwakilan warga yang enggan disebutkan namanya.
Hingga berita ini ditayangkan, awak media masih menunggu tanggapan dari pihak Wakil Bupati Bogor maupun Humas Pemerintah Kabupaten Bogor. Pintu konfirmasi tetap terbuka.
