Bojonegoro – Dewan Pimpinan Rakyat Daerah Bojonegoro Menggelar Rapat Paripurna Pandangan Akhir Fraksi Terkait Raperda Pengelolaan Sampah dan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Salah satu Fraksi PKB Menyoroti Isu Penting Tersebut.
Melalui juru bicara Imam Sholikin, juru menyebut, petani merupakan tulang punggung bangsa yang perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah.
“Kita harus memastikan petani kita tangguh dan sejahtera,” sebutnya saat membacakan pandangan fraksi Partai PKB di rapat paripurna, Rabu (21/05/2025).
Lebih lanjut Imam mengatakan, untuk mewujudkan hal tersebut, pihaknya pentingnya penguatan peran Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) dan pendampingan kelompok tani. “Dengan langkah-langkah ini, PKB berharap Raperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dapat menjadi payung hukum yang kokoh untuk melindungi hak-hak petani dan meningkatkan kesejahteraan mereka,” ucap Imam.
Selain itu, PKB menyoroti masalah pengelolaan sampah yang masih menjadi pekerjaan rumah besar di Bojonegoro. Fraksi PKB merekomendasikan revisi Perda Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah dengan menambahkan pasal yang mewajibkan masyarakat untuk ikut serta dalam pengelolaan sampah di lingkungannya masing-masing.
PKB juga mendesak pemerintah untuk melakukan evaluasi sistem pengelolaan sampah, penyediaan Tempat Penampungan Akhir (TPA) di setiap kecamatan, dan sosialisasi masif tentang pengelolaan sampah yang baik. “Pengelolaan sampah bukan hanya tugas pemerintah, tapi tanggung jawab kita bersama. Bojonegoro yang bersih adalah impian kita semua,” pungkas Imam.
Sekedar informasi, PKB berharap dapat membawa perubahan signifikan bagi kesejahteraan petani dan lingkungan yang lebih bersih serta sehat di Bojonegoro melalui disahkannya kedua Raperda ini menjadi Peraturan Daerah.
